RADARBANYUWANGI.ID - Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal pembiayaan pendidikan dasar, satu pertanyaan besar mulai muncul di kalangan orang tua dan siswa: Kalau sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama gratis, mending pilih yang mana?

Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana soal biaya. Karena saat uang tak lagi jadi pembeda, ada banyak aspek lain yang ikut jadi pertimbangan.

1. Fasilitas: Swasta Unggul, Tapi Tak Semua

Secara umum, sekolah swasta terutama yang dikelola yayasan besar atau lembaga pendidikan modern memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Misalnya ruang kelas ber-AC, laboratorium digital, program ekskul keren, bahkan sampai kelas coding dan desain.

Tapi jangan buru-buru berpikir semua sekolah swasta seperti itu. Banyak juga sekolah swasta kecil yang fasilitasnya justru kalah dari negeri. Nah, setelah kebijakan gratis ini berlaku, sekolah swasta kelas menengah ke bawah punya peluang untuk naik level lewat bantuan pemerintah, asalkan dikelola dengan baik.

2. Kualitas Pengajaran: Tergantung Guru dan Manajemen

Sekolah negeri punya keunggulan dari sisi guru yang berstatus ASN atau PNS. Mereka umumnya lebih terjamin kesejahteraannya dan mengikuti pelatihan berkala dari pemerintah.

Di sekolah swasta, kualitas guru sangat bervariasi. Ada yang luar biasa bagus karena dibina secara intensif, tapi ada juga yang kurang kompeten karena rekrutmen longgar dan honorarium kecil. Tapi kini, jika sekolah swasta menerima dana BOS atau bantuan negara lainnya, kualitas guru berpotensi ikut meningkat asal pengelolaan transparan.

3. Kultur dan Lingkungan Sosial: Negeri Lebih Beragam, Swasta Lebih Tertata

Sekolah negeri biasanya lebih inklusif dan heterogen. Siswa datang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Ini bisa jadi nilai plus karena memperkaya pengalaman bersosialisasi anak.

Sebaliknya, banyak sekolah swasta cenderung lebih homogen dan terkontrol. Beberapa punya sistem disiplin ketat, lingkungan yang lebih “tertutup”, bahkan aturan berpakaian atau berbicara yang spesifik. Bagi sebagian orang tua, ini dianggap kelebihan. Bagi yang lain, justru terlalu kaku.

4. Manajemen dan Inovasi: Swasta Lebih Lincah, Negeri Lebih Birokratis

Sekolah swasta umumnya punya keleluasaan untuk merancang kurikulum tambahan, membuka program baru, atau menjalin kerja sama dengan pihak luar. Mereka lebih fleksibel dalam hal inovasi.

Di sisi lain, sekolah negeri masih terikat dengan birokrasi yang kadang lambat. Mau ganti metode belajar atau kerja sama program? Harus lewat banyak tahapan. Tapi di sisi positifnya, sistem ini juga membuat pengawasan lebih ketat dan akuntabilitas lebih tinggi.

5. Penerimaan Siswa: Negeri Pakai Zonasi, Swasta Bisa Seleksi Bebas

Sistem zonasi di sekolah negeri sering bikin frustrasi orang tua, apalagi yang rumahnya jauh dari sekolah favorit. Mau tak mau, anak harus ikut sekolah di zona masing-masing, meskipun kualitasnya belum optimal.

Sekolah swasta, meskipun sekarang gratis, tetap punya hak untuk menerima siswa lewat seleksi akademik atau wawancara. Ini jadi keunggulan tersendiri bagi siswa yang ingin masuk sekolah impian tapi terkendala sistem sekolah negeri.

 

Contoh kasus

Sekolah negeri tetap jadi pilihan stabil dan aman bagi banyak keluarga, apalagi karena reputasinya sudah terbangun lama. Tapi dengan adanya program sekolah swasta gratis, pilihan jadi lebih fleksibel.

Kalau tinggal di daerah yang sekolah negerinya belum berkembang, sekolah swasta bisa jadi jalan keluar terbaik asal teliti dalam memilih. Perhatikan kualitas guru, fasilitas, dan apakah sekolah itu memang benar-benar ikut program pembiayaan dari pemerintah.

Dulu, sekolah swasta identik dengan mahal dan eksklusif, sementara sekolah negeri dianggap "gratis tapi seadanya." Kini, ketika semua punya peluang untuk jadi gratis.

1. Studi Kasus Kota Semarang: Hibah Tak Selalu Lancar

Di Kota Semarang, kebijakan sekolah swasta gratis dijalankan lewat skema hibah pendampingan dari APBD kepada sekolah swasta, berdasarkan jumlah siswa aktif di masing-masing sekolah. Namun penelitian M. Irsyad dkk. (2021) menemukan beberapa hambatan.

Keterlambatan Pencairan Dana, proses birokrasi di Dinas Pendidikan sering molor, sehingga sekolah baru menerima hibah beberapa bulan setelah tahun ajaran berjalan, mengganggu operasional harian sekolah.

 

2. Program Jakarta: Dari KJP ke Sekolah Swasta Gratis

DKI Jakarta mengambil langkah ambisius dengan berencana menghapus KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan mengalihkan dana ke program sekolah swasta gratis mulai tahun pelajaran 2025/2026. Menurut anggota DPRD DKI, Muhammad Thamrin KJP bermasalah karena banyak ijazah tertahan.

 

Laporan Ombudsman RI menyoroti bahwa setelah kebijakan SPP gratis di sekolah negeri, dukungan bagi swasta belum memadai. Meski BOS nasional sudah mencapai rata-rata Rp900.000 per siswa/tahun, masih ada kesenjangan Infrastruktur.

Secara global, UNESCO mengingatkan bahwa kualitas dan kesetaraan tidak otomatis tercapai hanya dengan bebas biaya. Tanpa regulasi yang ketat dan pengawasan kualitas, free education di sektor non-negara dapat memperlebar kesenjangan.

 

Editor : Agung Sedana