RADARBANYUWANGI.ID – Realisasi program pendidikan merata hingga ke pelosok negeri melalui keberadaan Sekolah Rakyat menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama yang disambati orang tua adalah kewajiban boarding atau tinggal di asrama.
Kendala ini disepakati oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos-PPKB) Henik Setyorini. Sejauh ini, Dinsos-PPKB telah mengantongi lebih dari 257 calon murid, dari target awal kebutuhan sebanyak 125 murid.
Sesuai pagu, pada pembukaan perdana Sekolah Rakyat ini terdapat 5 rombongan belajar (rombel), terdiri 2 kelas SMP, 2 kelas SMA, dan 1 kelas SD. Masing-masing berisi 25 siswa.
Namun, mayoritas peminat saat ini adalah calon murid dari jenjang SMP, sementara untuk SD dan SMA masih belum memenuhi target.
”Sosialisasi dan penjaringan terus digencarkan. Tim terus melakukan pendekatan langsung ke calon siswa dan keluarga,” kata Henik kepada wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, Selasa (13/5).
Henik menyatakan, penjaringan murid dilakukan melalui verifikasi data DTSEN Kemensos, diutamakan bagi anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2.
Namun, banyak orang tua yang merasa belum tega melepaskan anaknya tinggal penuh di asrama.
”Memenuhi syarat bukan berarti orang tua mau. Karena sekolah ini pakai sistem asrama atau boarding,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno meminta agar para orang tua tidak usah khawatir. Sebab, di asrama nanti ada banyak pengasuh dan guru yang akan menetap bersama murid.
”Kami berharap orang tua tidak perlu khawatir karena murid tidak tinggal sendiri. Di sana ada wali atau pengasuh yang tinggal, menjaga, mendidik, dan mengawasi setiap hari,” ujarnya.
Suratno menegaskan, seluruh kebutuhan murid akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah, kebutuhan belajar, hingga jaminan pelatihan kewirausahaan untuk menyiapkan anak terjun ke dunia kerja.
Menurut Suratno, di asrama nanti semua murid juga akan mendapatkan pembelajaran agama. Ngaji misalnya, pengasuh asrama memastikan kebutuhan tersebut akan diberikan kepada seluruh murid.
”Pemerintah telah menjamin segala hal tentang Sekolah Rakyat. Hingga persiapan terjun dunia kerja. Wali murid boleh kok, menunggu atau menjenguk anaknya kalau awal-awal masih belum tega. Tidak apa,” katanya.
Ade, 37, salah satu warga yang tinggal di permukiman hutan lereng Gunung Raung, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, merasa khawatir dengan kewajiban boarding.
Dia mengaku belum siap melepas anaknya yang akan lulus TK tahun ini masuk asrama.
”Mungkin kalau sudah kelas IV tidak apa-apa. Kalau baru lulus TK, masuk SD harus asrama atau mondok, kasihan anak jauh orang tua,” katanya.
Ade menuturkan, tidak hanya soal psikologis anak, keterikatan budaya juga menjadi alasan. Karena di keluarganya, masih memegang teguh prinsip yang tidak biasa melepas anak perempuan tinggal di luar rumah. (cw4/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin