RadarBanyuwangi.id – Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi masih terus fokus pada penanganan kasus kekerasan, perundungan, dan intoleransi dalam dunia pendidikan.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa di Bumi Blambangan.
Kepala Dispendik Suratno mengaku, saat ini pihaknya masih memiliki tiga tugas yang harus ditangani secara serius dan terus dievaluasi.
Tiga tugas dimaksud meliputi kekerasan, pelecehan seksual, dan intoleransi di kalangan pelajar dan pendidik secara keseluruhan.
Sejauh ini masih banyak kasus pelecehan pada anak. Termasuk kasus perundungan, baik yang bersifat verbal maupun fisik.
Menurut Suratno, pelecehan hingga kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi di luar lingkungan, tapi juga berawal dari tingkat keluarga dan lingkup sekitar.
”Karena hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab kami sendiri (Dispendik). Namun, tiga pusat pendidikan lain seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat serta pemerintah juga harus saling bekerja sama membantu menindaklanjuti permasalahan tersebut,” ujarnya.
Suratno menyebut, untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang menyasar siswa di tingkat SD hingga SMP, pihaknya terus memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Anti Perundungan, Kekerasan Seksual, serta Intoleransi.
Bahkan, untuk memaksimalkan peran satgas tersebut, guru penggerak dan in house training (IHT) juga dilibatkan.
”Di tingkat kabupaten, kami berkolaborasi dengan beberapa komunitas, aparat penegak hukum (APH), Kesbangpol, dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB),” terangnya.
Masih menurut Suratno, edukasi secara intensif masih menjadi salah satu hal terpenting untuk mencegah kekerasan, pelecehan seksual, dan intoleransi.
”Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencegah kasus tersebut. Tentu langkah paling utama dari keluarga. Tapi, saya juga mengimbau korban dari kekerasan seksual, bullying, dan sebagainya harus tetap bersekolah. Begitu pun dengan pelaku, hukuman tetap berjalan tapi pendidikan yang didapat tidak boleh terputus,” pungkasnya. (tar/sgt/c1)
Editor : Ali Sodiqin