RADARBANYUWANGI.ID - Abdul Kadir, juru bicara pemilik toko modern berjejaring, mengungkapkan keprihatinannya terkait penutupan toko berjejaring yang dilakukan oleh Satpol PP Banyuwangi.
Ia menegaskan, jika penutupan ini terus berlanjut, akan berdampak serius pada sandang pangan ratusan, bahkan ribuan orang.
Saat ini, terdapat 57 toko berjejaring nonlogo yang beroperasi di Banyuwangi, dan Kadir yakin bahwa para pemilik toko tersebut telah mengantongi izin, meskipun ada beberapa yang masih dalam proses.
"Kita ini kalau menutup 57 toko nonlogo yang bekerja sama dengan Indomaret dan Alfamart, ada 855 karyawan yang harus terkena PHK. Jika dihitung dengan keluarga, bisa mencapai 1.700 orang. Ini yang harus dipikirkan," ujar Kadir.
Mantan Kepala Dinas Perizinan Banyuwangi ini juga mempertanyakan kebijakan Satpol PP yang hanya menutup toko modern berjejaring tertentu.
Menurutnya, jika yang ditutup hanya toko yang berjejaring dengan Indomaret dan Alfamart, hal itu jelas tidak adil.
"Toko Basmalah juga berjaringan. Belum lagi yang lainnya. Jika Perda Nomor 4 Tahun 2016 tidak bisa berfungsi untuk mengatur toko modern, maka harus direvisi," tegas mantan Wakil Bupati di Era Bupati Samsul Hadi itu.
Dalam situasi ini, Kadir meminta keadilan dari Pemkab Banyuwangi. Ia menekankan bahwa penertiban tidak seharusnya hanya dilakukan pada toko modern milik mereka.
"Mie Gacoan, McDonald's, yang juga berjejaring, juga harus ditertibkan. Rasanya tidak adil jika hanya toko modern milik teman-teman yang ditertibkan. Tolong asas keadilan harus dikedepankan dalam menertibkan toko modern berjejaring," tandasnya.
Kadir berharap agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan penutupan ini, serta menerapkan penertiban yang adil dan merata bagi semua pelaku usaha. (rio/aif)
Editor : Ali Sodiqin