RADAR BANYUWANGI – Puluhan sopir truk logistik yang tergabung dalam tiga asosiasi besar, yaitu Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Persatuan Sopir Truk Indonesia (PSTI), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk Pelabuhan Tanjungwangi pada Kamis (20/3).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Dirjen dan Kakorlantas yang membatasi operasional angkutan barang selama 16 hari.
Para pendemo menilai bahwa kebijakan pembatasan tersebut merugikan pelaku usaha logistik dan berdampak signifikan terhadap pendapatan mereka.
SKB 3 Dirjen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, serta Direktur Jenderal Bina Marga dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, khususnya bagi sopir truk yang menggantungkan hidup dari aktivitas distribusi barang.
"Kami mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 3 Dirjen ini karena sangat memberatkan kami. Pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari membuat banyak sopir kehilangan penghasilan. Ini bukan hanya soal kami, tetapi juga berdampak pada rantai pasok logistik nasional," ujar Ketua DPD APTRINDO Banyuwangi, Slamet Barokah.
Slamet menegaskan bahwa mereka menginginkan pemerintah untuk mengganti regulasi tersebut dengan aturan yang sama seperti tahun lalu, di mana kendaraan logistik dihentikan operasinya pada H-4 dan H+4 Lebaran.
"Kalau tuntutan kami tidak dituruti, kami akan melakukan aksi lebih besar dengan menutup jalan-jalan nasional. Kami juga ingin bisa memberikan THR pada anggota kami," tegasnya.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan para sopir truk terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan.
Para sopir berharap agar pemerintah mendengarkan aspirasi mereka dan segera mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, demi kelangsungan hidup mereka dan kelancaran distribusi barang di seluruh Indonesia. (*)
Editor : Ali Sodiqin