JAWA POS RADAR BANYUWANGI - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB) Banyuwangi mencoret kurang lebih 8.973 nama warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Hal itu dilakukan lantaran ribuan nama tersebut dinilai sudah tidak layak menjadi penerima bansos.
Sekadar diketahui, bansos yang diberikan kepada warga terbagi menjadi empat kategori.
Empat kategori dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Peneria Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan, dan non-Bansos periode Januari hingga September 2023.
Kepala Dinsos-PPKB Henik Setyorini mengatakan, data penerima bansos di Banyuwangi selalu diperbarui (update) setiap bulan.
“Salah satu tujuannya untuk pemerataan. Agar seluruh masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan yang sama,” ujarnya.
Henik mengaku, saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI juga tengah mengadakan penghapusan data penerima bansos secara besar-besaran hingga mencapai ribuan orang.
Sedangkan di Banyuwangi, pihaknya telah mengimbau dan meminta kepada seluruh operator desa untuk tetap melakukan seleksi ketat kepada calon penerima.
Sehingga warga yang saat ini dirasa sudah tidak layak lagi mendapat bantuan akan dihapus dan digantikan usulan baru yang lebih membutuhkan.
”Biasanya warga yang dikeluarkan dari dari bantuan alasannya pindah ke kota lain, meninggal, dan/atau ekonomi yang bersangkutan sudah jauh lebih membaik,” ungkapnya.
Henik menjelaskan, sejauh ini terdapat sekitar 122 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Banyuwangi yang menerima bansos tiap bulan.
Sedangkan wilayah penerima paling banyak berasal dari Kecamatan Kabat dan Muncar.
”Kami pakai sistem tambal sulam. Jadi bagi yang tidak layak menerima harus cepat diganti. Segera dibuatkan berita acara baru agar masyarakat yang lebih membutuhkan bisa masuk antrian Kementrian Sosial (Kemensos),” pungkasnya. (tar/sgt)
Editor : Ali Sodiqin