CLURING, Jawa Pos Radar Genteng – Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Cluring menyebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cluring jarang ngantor. Memasuki tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), kantornya yang ada di lantai dua kantor Kecamatan Cluring itu tidak pernah buka.
Komisioner Panwascam Cluring, Ahmad Habibul Fitra mengungkapkan penyelenggara Pemilu di wilayahnya itu hampir tidak pernah ada di kantornya. “Pada jam kerja, tidak ada satupun staf atau komisioner yang ada di tempat,” ungkapnya Senin (25/9).
Padahal, kata Fitra, saat ini dalam tahapan Pemilu penyusunan DPTb. Ini dianggap tahapan yang sangat rawan. Data pemilih harus benar-benar dipastikan agar tidak terjadi suara ganda. “Tahapan ini sudah dimulai,” katanya.
Fitra menyebut, DPTb itu daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di tempat pemungutan suara (TPS) yang karena keadaan tertentu, tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat pemilih itu terdaftar dan memberikan suara. “Ini biasanya karena pemilih pindah masuk atau keluar desa, atau meninggal dunia,” terangnya.
Fitra menyebut, PPK yang tidak pernah masuk kantor, membuatnya kesulitan untuk koordinasi terkait tahapan DPTb ini. “Bahkan pembaharuan DPTb, hingga hari ini (kemarin) masih belum ada,” cetusnya.
Untuk mengatasi ini, jelas dia, Panwascam Cluring menginstruksikan jajaran di bawahnya, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk terus memonitor data dinamis warga di setiap desa yang memiliki hak pilih. “PKD diinstruksikan untuk terus memonitor warga desa yang keluar atau masuk desa dan yang meninggal melalui kepala dusunnya,” cetusnya.
Data dari PKD itu, kata dia, akan dijadikan saran perbaikan dalam rapat pleno dengan PPK. Harapannya, data pemilih segera diperbaiki oleh penyelenggara pemilu dan tidak menyebabkan masalah saat hari H Pemilu. “Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan,” katanya.
Fitra menyebut ketua PPK Cluring Khomisa Kurnia Indra yang sudah dilantik menjadi Komisioner Bawaslu Banyuwangi, juga belum ada penggantinya. Ini menghambat proses pengawasan dan pelayanan PPK. “Sudah lama ketua PPK dilantik jadi Bawaslu, tapi belum ada penggantinya,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner PPK Cluring, Rifki Leo Argadinata mengatakan telah mengusahakan ada komisioner atau staf yang masuk kantor. “Mungkin saat Panwascam melakukan pengawasan, kami (PPK) sedang berada di lapangan,” dalihnya.
Selama masa DPTb, lanjut dia, PPK memang sering berada di luar kantor. Sebab, dalam tahapan ini kerap menjalankan tugas memperbaharui data pemilih bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. “Dalam satu hari pasti ada waktu untuk di kantor. Jadi kantor tidak dalam keadaan kosong selama satu hari penuh,” katanya.(gas/abi)
Editor : Agus Baihaqi