RADAR BANYUWANGI – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tak membuat pembangunan fasilitas dasar di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, berhenti. Ketika ruang fiskal desa semakin terbatas, pemerintah desa memilih “gerilya” mencari sumber pembiayaan baru dengan menggandeng BUMN, swasta, hingga DPRD Banyuwangi.
Strategi tersebut mulai membuahkan hasil. Pemdes Jambewangi berhasil menggandeng AirNav Indonesia melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membangun sejumlah fasilitas publik di kawasan terpencil, terutama Dusun Seling.
Bantuan itu diwujudkan dalam pembangunan instalasi Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), musala, ruang belajar jarak jauh, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) umum.
Bagi warga Dusun Seling, pembangunan PLTMH bukan sekadar proyek infrastruktur. Instalasi tersebut menjadi tumpuan baru untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak yang tinggal di kawasan dengan akses geografis terbatas.
Tak Mau Menunggu Anggaran Pulih
Kepala Desa Jambewangi Masykur mengatakan, pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat memang berdampak langsung terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat ikut dikorbankan. Terlebih, sejumlah fasilitas publik dibutuhkan warga di kawasan pinggiran desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Pengurangan transfer dana dari pusat memang memukul postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kami. Namun, kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum dasar tidak bisa ditawar,” ujar Masykur.
Dari kondisi itulah pola kolaborasi mulai diperkuat. Pemdes tidak lagi hanya mengandalkan sumber pembiayaan yang bersumber dari anggaran desa, tetapi aktif mencari peluang kemitraan dengan berbagai pihak.
AirNav Indonesia menjadi salah satu mitra yang berhasil digandeng. Melalui program TJSL, kebutuhan infrastruktur dasar di Dusun Seling mendapat dukungan pembangunan.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi strategi untuk menjaga agar agenda pembangunan tetap berjalan meski kemampuan anggaran desa mengalami tekanan.
PLTMH Jadi Tumpuan Penerangan dan Belajar
Di Dusun Seling, manfaat paling terasa datang dari kehadiran PLTMH. Energi listrik yang memanfaatkan potensi lokal tersebut menjadi sumber penerangan bagi warga sekaligus menopang aktivitas pendidikan.
Ruang belajar jarak jauh yang dibangun melalui kolaborasi tersebut kini telah dimanfaatkan anak-anak sekolah asal Dusun Seling.
Keberadaan fasilitas itu menjadi penting bagi anak-anak yang tinggal di kawasan terpencil. Penerangan yang tersedia memungkinkan aktivitas belajar berlangsung lebih nyaman, terutama ketika kegiatan dilakukan di luar waktu siang.
Masykur menyebut ruang belajar dan penerangan dari PLTMH kini telah dimanfaatkan secara penuh oleh para siswa.
“Fasilitas ruang belajar jauh dan penerangan PLTMH kini sudah dimanfaatkan penuh oleh anak-anak sekolah,” katanya.
Tak hanya listrik dan ruang belajar, pembangunan juga menyentuh kebutuhan dasar lainnya. Musala serta fasilitas MCK umum disiapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Pola Kemitraan Bakal Direplikasi
Keberhasilan menggandeng AirNav Indonesia membuat Pemdes Jambewangi ingin memperluas pola serupa. Kawasan pinggiran desa yang masih membutuhkan infrastruktur akan menjadi sasaran kolaborasi berikutnya.
Pemdes berupaya aktif menawarkan potensi dan kebutuhan pembangunan kepada BUMN maupun perusahaan swasta melalui skema TJSL.
“Kami harus aktif menjemput bola, menawarkan potensi kolaborasi kepada BUMN maupun swasta lewat jalur TJSL,” kata Masykur.
Strategi pembangunan Jambewangi tidak berhenti pada kemitraan dengan perusahaan. Desa juga membuka jalur sinergi dengan lembaga legislatif melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Banyuwangi.
Dari skema tersebut, sejumlah kebutuhan infrastruktur jalan berhasil direalisasikan. Salah satunya berupa pavingisasi di kawasan permukiman warga.
Bagi Pemdes Jambewangi, dukungan melalui pokir DPRD menjadi salah satu cara menutup celah pembiayaan pembangunan jalan desa yang tidak seluruhnya dapat ditanggung melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
“Sinergi antara Pemdes dan DPRD ini menjadi solusi ampuh menutup celah pendanaan jalan desa yang tidak terjangkau sepenuhnya oleh Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD),” pungkas Masykur. (sas/sgt)
Editor : Ali Sodiqin