RADAR BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi harus mengencangkan ikat pinggang setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menyusut Rp 665 miliar atau sekitar 25 persen. Dampak paling terasa langsung menghantam belanja infrastruktur, membuat ruang fiskal untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik semakin sempit.
Penurunan tersebut membuat postur TKD Banyuwangi berubah drastis. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, alokasi TKD yang sebelumnya mencapai Rp 2,63 triliun kini menjadi sekitar Rp 1,97 triliun.
Kontraksi itu tidak hanya memengaruhi belanja pembangunan fisik. Hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan penyesuaian anggaran karena kapasitas belanja daerah ikut menyusut.
Belanja Fisik Paling Terpukul
Kepala BPKAD Banyuwangi Samsudin mengatakan, sektor infrastruktur menjadi bagian yang paling terdampak dari penurunan kemampuan fiskal tersebut.
“Imbas nomor satu jelas infrastruktur. Kami hampir tidak bisa belanja fisik. Kalaupun ada pembangunan, porsinya sangat kecil, jauh dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Samsudin.
Sejumlah sumber pendanaan spesifik dari pemerintah pusat juga mengalami perubahan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk bidang pekerjaan umum tercatat nol rupiah. Begitu pula Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) yang tidak lagi tersedia.
Kondisi tersebut membuat kemampuan daerah membiayai pembangunan fisik semakin terbatas. Padahal, kebutuhan terhadap perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas publik tetap menjadi bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dana Desa Ikut Menyusut
Tekanan fiskal juga terasa hingga tingkat pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp 200 miliar disebut menyusut menjadi Rp 60 miliar.
Di sisi lain, insentif fiskal untuk aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini menjadi salah satu instrumen pendukung kinerja pendapatan juga tidak tersedia tahun ini.
Samsudin menyebut penyesuaian tidak hanya menyasar belanja pembangunan. Belanja rutin birokrasi juga harus dikurangi untuk menyesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
“Bukan hanya pos spesifik, belanja rutin birokrasi juga terpaksa kami pangkas. Kondisi fiskal saat ini sangat berat dan terbatas,” tegasnya.
Besarnya penurunan TKD tersebut juga dapat dilihat dari perbandingannya dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi. Penurunan Rp 665 miliar itu setara dengan sebagian besar target PAD Banyuwangi yang mencapai Rp 800,85 miliar.
Tak Bisa Lagi Kerja Sendiri
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemkab Banyuwangi mengubah pola kerja antar-OPD. Strategi crosscutting atau kolaborasi lintas dinas mulai diterapkan agar satu program pembangunan tidak hanya ditopang satu perangkat daerah.
Samsudin mencontohkan sektor pertanian. Jika sebelumnya pembangunan pertanian lebih banyak menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, kini OPD lain didorong ikut menopang sektor tersebut sesuai peran masing-masing.
“Dulu membangun pertanian hanya urusan Dinas Pertanian. Sekarang semua dinas harus ikut berkolaborasi menopang sektor itu,” urai Samsudin.
Pola kolaborasi tersebut dinilai diperlukan karena daerah juga tetap harus menjalankan sejumlah program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat Terintegrasi, Koperasi Desa Merah Putih, dan pengolahan sampah terpadu.
Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah harus membagi ruang belanja agar program prioritas tersebut tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi lokal.
Pariwisata dan Pertanian Jadi Tumpuan
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Banyuwangi tetap menempatkan pariwisata dan pertanian sebagai sektor penting untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Pemkab juga mulai mengandalkan skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) sebagai salah satu sumber untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa pengetatan anggaran dilakukan dengan menetapkan skala prioritas. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama.
“Goal utama kami tetap pengurangan kemiskinan. Skema prioritas selanjutnya adalah sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pariwisata, baru kemudian infrastruktur dan reformasi birokrasi,” tegas Ipuk.
Dengan TKD yang berkurang Rp 665 miliar, Pemkab Banyuwangi kini menghadapi ruang belanja yang jauh lebih sempit. Strateginya adalah memangkas belanja, memperkuat kolaborasi lintas OPD, mengoptimalkan sumber PAD, serta menjaga program pengurangan kemiskinan dan layanan dasar tetap berjalan. Infrastruktur pun harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin