RADAR BANYUWANGI – Pengurangan sekitar 1.600 tenaga kerja di PT Industri Kereta Api (INKA) Banyuwangi menjadi alarm serius bagi perekonomian daerah. DPRD Banyuwangi mendesak Pemkab Banyuwangi dan pemerintah pusat segera mengurai kendala operasional pabrik agar produksi kembali berjalan, tenaga kerja lokal terserap, dan ancaman bertambahnya pengangguran bisa ditekan.
Keprihatinan tersebut disampaikan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara saat melakukan kunjungan kerja ke pabrik PT INKA Banyuwangi di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Jumat (4/9). Kunjungan itu diikuti sejumlah anggota DPRD Banyuwangi.
Made menyebut sekitar 1.600 pekerja terdampak karena kontrak kerja mereka tidak dilanjutkan. Jumlah tersebut dinilai bukan angka kecil karena berpotensi memberikan efek berantai terhadap kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi.
“Di PT Inka Banyuwangi ada pengurangan tenaga kerja sekitar 1.600 orang. Kontrak kerja mereka tidak dilanjutkan. Tentu ini sangat berdampak meningkatnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Made.
Persoalan Produksi Tak Bisa Dibiarkan
Menurut Made, persoalan ketenagakerjaan di PT INKA Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari berbagai kendala operasional yang masih dihadapi perusahaan.
Karena itu, DPRD Banyuwangi mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah pusat duduk satu meja untuk mencari jalan keluar. Persoalan yang menghambat aktivitas industri harus dipetakan agar pabrik di Banyuwangi bisa kembali berproduksi secara optimal.
“Kami akan mendorong pemkab maupun pemerintah pusat bersama-sama mengurai persoalan yang menjadi kendala operasional PT Inka selama ini,” tuturnya.
Bagi DPRD Banyuwangi, keberlangsungan pabrik bukan hanya menyangkut kepentingan perusahaan. Aktivitas industri juga berkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi, hingga posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan industri strategis.
Terbentur Jalur Distribusi Produksi
Salah satu persoalan yang disorot Made adalah konektivitas distribusi hasil produksi dari PT INKA Banyuwangi menuju perusahaan induknya di Madiun.
Persoalan muncul setelah produk selesai dibuat di Banyuwangi dan harus dikirim ke Madiun. Moda angkutan yang tersedia sama-sama menghadapi kendala.
“Pasca produksi, PT Inka mengalami kendala konektivitas hasil produksi dari Banyuwangi ke perusahaan induk di Madiun. Jika lewat darat akan melanggar ketentuan over dimension over load (ODOL), jika diangkut dengan kereta api tidak bisa melewati terowongan Mrawan,” bebernya.
Kondisi tersebut membuat persoalan distribusi menjadi salah satu mata rantai penting yang perlu segera dicarikan solusi. Sebab, kemampuan produksi sebuah fasilitas industri tidak cukup hanya ditopang oleh kesiapan pabrik. Jalur pengiriman hasil produksi juga harus tersedia dan memenuhi aspek teknis maupun regulasi.
DPRD Minta Studi Kelayakan
Untuk menemukan solusi yang tepat, DPRD Banyuwangi berharap pemerintah pusat segera melakukan studi kelayakan. Kajian tersebut dinilai penting untuk memetakan kebutuhan, kesiapan infrastruktur, hingga alternatif skema pengangkutan sarana perkeretaapian dari Banyuwangi menuju Madiun.
Langkah itu diharapkan tidak berhenti pada kajian. Hasilnya harus menjadi dasar kebijakan untuk membuka kembali ruang produksi PT INKA Banyuwangi sekaligus mengembalikan fungsi strategis pabrik tersebut dalam menyerap tenaga kerja lokal.
DPRD Banyuwangi menilai penguatan konektivitas dan penyelesaian kendala operasional dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan kembali aktivitas industri.
Dengan produksi yang kembali bergerak, efeknya diharapkan tidak hanya dirasakan oleh pekerja PT INKA. Rantai ekonomi di sekitar kawasan industri juga berpeluang ikut terdorong.
Jangan Sampai Industri Besar Kehilangan Daya Gerak
Made menegaskan, penyelesaian persoalan PT INKA Banyuwangi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak industri, dan pemangku kepentingan terkait harus memiliki langkah bersama.
“Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, industri, dan para pemangku kepentingan bisa membentuk ekosistem industri perkeretaapian yang semakin terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan,” pungkas Made.
Bagi Banyuwangi, persoalan 1.600 pekerja bukan sekadar angka dalam laporan ketenagakerjaan. Di balik angka tersebut terdapat rumah tangga, daya beli, dan perputaran ekonomi. Karena itu, menghidupkan kembali aktivitas PT INKA Banyuwangi menjadi pekerjaan yang mendesak agar industri strategis tersebut kembali menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di ujung timur Pulau Jawa. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin