RADAR BANYUWANGI - Delapan program prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan RAPBN 2027 dinilai sejalan dengan arah pembangunan yang selama ini ditempuh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut keselarasan agenda pemerintah pusat dan daerah tersebut menjadi modal penting agar kebijakan pembangunan dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.
"Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat," kata Ipuk, Sabtu (15/8), dikutip Antara.
Delapan prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di Gedung MPR RI, Jumat (14/8), mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Di sektor pangan, Banyuwangi selama ini menempatkan perlindungan lahan pertanian sebagai salah satu kebijakan penting. Pemkab memberlakukan regulasi ketat untuk mencegah alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan permanen.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kapasitas produksi pertanian sekaligus mendukung agenda swasembada pangan secara nasional. Posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur juga didukung capaian produksi yang cukup besar.
Pada 2025, produksi beras Banyuwangi tercatat surplus 383.258,03 ton. Sementara pada periode Januari hingga Juni 2026, surplus beras telah mencapai 174.005 ton.
Capaian tersebut memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur yang ikut menopang cadangan pangan nasional.
Keselarasan juga terlihat di bidang pendidikan. Pemkab Banyuwangi menjalankan berbagai program untuk menekan angka anak putus sekolah, memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, sekaligus memperkuat layanan pendidikan inklusif.
Program yang dijalankan antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas bagi warga kurang mampu, Beasiswa Progresif (B-Pro) yang dapat mendukung pendidikan hingga jenjang dokter spesialis, serta Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah atau Garda Ampuh.
Banyuwangi juga memiliki Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun atau Rindu Bulan. Di ranah pendidikan inklusif, program Agage Pinter diarahkan bagi anak berkebutuhan khusus. Sementara Siswa Asuh Sebaya (SAS) mendorong kepedulian dan solidaritas antarsiswa.
Untuk mendukung penguatan akses pendidikan yang menjadi perhatian pemerintah pusat, Banyuwangi juga menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan pembangunan.
"Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya," ujar Ipuk.
Di bidang kesehatan, perhatian Pemkab Banyuwangi diarahkan pada penurunan stunting, perluasan layanan berbasis desa, hingga penguatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penjadwalan dokter spesialis di puskesmas. Kebijakan ini diharapkan membuat layanan medis berkualitas lebih mudah dijangkau warga tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di pusat kota.
"Kami juga menjadwalkan dokter spesialis di puskesmas agar warga mendapat pelayanan berkualitas dan mudah dijangkau. Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik, sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia," ungkap Ipuk.
Sementara itu, agenda pengentasan kemiskinan terus menjadi bagian penting dalam pembangunan Banyuwangi. Pemkab mengandalkan berbagai program sekaligus kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperluas dampak intervensi sosial dan ekonomi.
Hasilnya, angka kemiskinan Banyuwangi pada 2025 disebut turun menjadi 6,13 persen. Pemkab menilai angka tersebut menjadi titik terendah sepanjang sejarah daerah.
"Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah, yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025," kata Ipuk.
Keselarasan program pusat dan daerah itu membuat sejumlah agenda nasional memiliki pijakan yang relatif kuat di Banyuwangi. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara