RADAR BANYUWANGI – Ancaman banjir, longsor, hingga menyusutnya kawasan resapan air mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah baru dalam pengelolaan lingkungan. Pemkab resmi membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKP DAS) Banyuwangi periode 2026–2031 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS), menjaga keberlanjutan sumber daya air, sekaligus memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi.
Pembentukan forum tersebut menjadi respons atas persoalan DAS yang semakin kompleks. Kerusakan kawasan resapan, sedimentasi sungai, berkurangnya tutupan hutan, hingga meningkatnya potensi banjir dan tanah longsor dinilai tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi Cahyanto mengatakan, Forum DAS dibentuk sebagai ruang bersama untuk menyatukan arah kebijakan, data, dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan.
"Forum ini bukan sekadar wadah koordinasi, tetapi menjadi ruang bersama untuk menyatukan kebijakan, data, dan aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai di Banyuwangi," ujarnya.
Sebagai langkah awal, forum segera menyusun rencana kerja melalui tim kecil yang melibatkan PPM Paradigma Banyuwangi, Bappeda Banyuwangi, Dinas PU Pengairan, serta kalangan akademisi. Tim tersebut bertugas memetakan persoalan di setiap DAS, menentukan skala prioritas, hingga menyusun program yang realistis dan terukur.
Dokumen rencana kerja ditargetkan rampung dalam waktu lima bulan. Penyusunannya menggunakan pendekatan pentahelix dengan melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif.
Salah satu program prioritas adalah menetapkan satu DAS sebagai proyek percontohan (pilot project) pengelolaan terpadu. Model tersebut diharapkan menjadi acuan yang dapat diterapkan di daerah aliran sungai lainnya di Banyuwangi.
Dalam rapat koordinasi perdana, berbagai masukan disampaikan para narasumber. Pemerhati lingkungan sekaligus perwakilan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Brantas Sampean Jawa Timur, Sasmitohadi, menegaskan bahwa keberhasilan konservasi DAS hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor.
"Pengelolaan DAS tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama agar upaya konservasi benar-benar berdampak," katanya.
Pandangan serupa disampaikan Wawan Kuswanto dari PPM Paradigma Banyuwangi, lembaga yang bermitra dengan PT Tirta Investama (AQUA) dalam berbagai program konservasi sumber daya air. Menurutnya, Forum DAS harus menghasilkan program yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
"Forum ini diharapkan tidak berhenti pada tataran koordinasi. Yang terpenting adalah menghasilkan rencana aksi yang bisa dijalankan bersama dan memberikan manfaat nyata bagi kelestarian DAS di Banyuwangi," ujarnya.
Dari sisi teknis, Tjatur Hidayat Nugroho dari Dinas PU Pengairan memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Banyuwangi, mulai sedimentasi sungai, berkurangnya kawasan resapan air, perlindungan sempadan sungai, hingga perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air.
Kontribusi akademisi juga menjadi bagian penting dalam forum tersebut. Fuad dari Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) menekankan bahwa pengelolaan DAS tidak hanya berkaitan dengan aliran sungai, tetapi juga perlindungan biodiversitas sebagai penyangga keberlanjutan ekosistem.
Forum juga mengusulkan keterlibatan Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) untuk memperkuat riset, inovasi teknologi, dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain penyusutan kawasan resapan di DAS Glondong, perlindungan sempadan sungai melalui sinergi dengan Perhutani dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), percepatan rehabilitasi DAS, hingga rehabilitasi lahan kompensasi. Seluruh program akan dipantau melalui monitoring dan evaluasi berkala agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
Cahyanto berharap keberadaan Forum DAS menjadi titik balik pengelolaan sungai di Banyuwangi yang selama ini berjalan secara sektoral.
"Harapannya, seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu arah untuk menjaga kelestarian sungai, memperkuat ketahanan lingkungan, mengurangi risiko bencana, serta memastikan ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat di masa mendatang," pungkasnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin