RADAR BANYUWANGI – Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) PCNU Banyuwangi memfinalisasi seluruh persiapan pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026. Melalui layanan terpadu ini, 40 pasangan tidak hanya memperoleh penetapan hukum perkawinan, tetapi juga langsung menerima buku nikah dan pembaruan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) dalam satu rangkaian pelayanan.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor PCNU Banyuwangi. Pertemuan difokuskan pada penyempurnaan aspek teknis, administratif, hingga pembagian tugas panitia agar seluruh tahapan pelayanan berjalan efektif, cepat, dan tertib.
Rapat dipimpin Ketua LKKNU Banyuwangi Dalilatus Saadah dan dihadiri Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi Achmad Turmudzi, Sekretaris Bisri Mustofa, Bendahara Junaedi, Wakil Sekretaris Fadh Reza Abdullah, Dewan Pakar LKKNU Syafaat, serta Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Imam Muklis.
Tiga Majelis Sidang Percepat Layanan
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, Isbat Nikah Terpadu tahun ini akan menggunakan tiga majelis sidang yang berlangsung secara bersamaan. Skema tersebut disiapkan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara tanpa mengurangi ketelitian maupun kepastian hukum.
Ketua LKKNU Banyuwangi Dalilatus Saadah mengatakan, penambahan majelis sidang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien.
"Keberadaan tiga majelis sidang merupakan ikhtiar kami untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada seluruh peserta," ujarnya.
Dengan sistem tersebut, peserta diharapkan dapat menyelesaikan seluruh proses dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan mekanisme pelayanan terpisah.
Sekali Datang, Legalitas Nikah dan Adminduk Tuntas
Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi Achmad Turmudzi menjelaskan, Kantor PCNU Banyuwangi dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai mampu mendukung seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan.
Ia menegaskan, keterlibatan PCNU dalam program tersebut merupakan wujud kontribusi Nahdlatul Ulama dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan administrasi keluarga.
"Kami berharap pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi solusi bagi masyarakat dalam memperoleh legalitas perkawinan dan tertib administrasi keluarga," katanya.
Program Isbat Nikah Terpadu mengintegrasikan proses penetapan isbat nikah oleh pengadilan, pencatatan perkawinan, hingga pembaruan dokumen administrasi kependudukan dalam satu layanan.
Melalui mekanisme itu, peserta dapat langsung memperoleh dokumen legal, termasuk buku nikah dan perubahan data kependudukan yang dibutuhkan, sehingga proses menjadi lebih hemat waktu, biaya, dan prosedur.
Fokus pada Pelayanan Publik yang Inklusif
Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, rapat koordinasi juga membahas alur pelayanan, pembagian tugas kepanitiaan, serta koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat agar pelaksanaan berlangsung tanpa hambatan.
LKKNU Banyuwangi berharap Isbat Nikah Terpadu tidak hanya menjadi layanan administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang selama ini belum memiliki legalitas perkawinan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, program ini diharapkan menghadirkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. (aif)
Editor : Ali Sodiqin