RADAR BANYUWANGI – Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Giri, Banyuwangi, menuai perhatian. Pasalnya, bangunan yang diduga akan difungsikan sebagai dapur penyedia makanan program pemenuhan gizi itu berdiri hanya beberapa meter dari Stasiun Peralihan Antara (SPA) atau tempat penampungan sampah yang hingga kini masih beroperasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi pun menilai lokasi tersebut kurang ideal dari sisi lingkungan.
Sekretaris DLH Banyuwangi Bayu Hadiyanto menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan SPPG bukan menjadi kewenangan instansinya. Namun, sebagai perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan, DLH menilai keberadaan fasilitas pengolahan makanan yang berdekatan dengan tempat penampungan sampah perlu mempertimbangkan aspek higienitas, kualitas udara, dan dampak lingkungan lainnya.
"Kalau dari sudut pandang kami memang kurang tepat. Karena TPS itu menampung sampah campuran dari masyarakat, baik organik maupun anorganik. Kita tidak bisa memastikan setiap hari sampah yang masuk jenisnya apa saja," ujarnya.
SPPG tersebut berada di kawasan Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, tepatnya di sisi selatan simpang tiga Jalan Raden Wijaya dan Jalan MH Thamrin. Bangunan bercat putih-biru muda yang menjadi ciri khas gedung SPPG berdiri berdampingan dengan SPA yang selama ini menjadi titik penampungan sampah dari permukiman di wilayah Giri dan sekitarnya.
Sejumlah warga sekitar mengaku aroma tidak sedap dari lokasi penampungan sampah masih kerap tercium, terutama ketika pengangkutan sampah terlambat dan cuaca sedang panas.
Purnomo, pemilik bengkel yang berada tidak jauh dari lokasi, mengatakan bau sampah terkadang mengganggu aktivitas usahanya.
"Kalau sampah sudah lama tidak diangkut, baunya sampai ke bengkel. Apalagi kalau siang hari saat cuaca panas," katanya.
Bukan Hanya Bau, Vektor Penyakit Juga Jadi Perhatian
Menurut Bayu, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya aroma sampah, tetapi juga potensi penurunan kualitas udara, pencemaran lingkungan, serta keberadaan vektor penyakit seperti lalat dan hewan lain yang berpotensi memengaruhi higienitas pengolahan makanan.
Ia menjelaskan, sertifikat laik higienis memang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Namun, aspek lingkungan tetap perlu menjadi pertimbangan sebelum fasilitas tersebut mulai beroperasi.
"Untuk pengurusan sertifikat laik higienis melalui Dinas Kesehatan. Tapi di luar itu menurut kami perlu diperhatikan dampak lingkungannya saat dibangun bersebelahan dengan tempat sampah," imbuhnya.
SPA Giri Masih Difungsikan
DLH memastikan SPA Giri hingga kini masih digunakan sebagai stasiun peralihan sampah sebelum diangkut ke lokasi pengolahan. Fasilitas tersebut baru akan dihentikan operasionalnya setelah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Kelurahan Kertosari selesai dibangun dan mulai beroperasi.
"Nanti kalau TPS 3R Kertosari sudah operasional, tempat sampah yang di Giri ini akan dibongkar. Pelayanan sampah dari masyarakat akan langsung menuju TPS 3R sehingga stasiun peralihan ini sudah tidak diperlukan lagi," jelas Bayu.
DLH Buka Layanan Uji Kualitas Lingkungan
Sebagai langkah antisipasi, DLH Banyuwangi telah mengirimkan surat kepada seluruh pengelola SPPG di Banyuwangi agar melakukan uji kualitas lingkungan melalui laboratorium milik DLH.
Bayu menyebut, layanan tersebut bersifat terbuka bagi pengelola yang mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas lingkungan sebelum fasilitas mulai beroperasi.
"Kita sudah kirimkan surat bagi yang mau melakukan tes uji lingkungan karena kita punya laboratorium. Kita bergerak tergantung permintaan pemohon. Mumpung SPPG yang di Giri belum aktif, menurut saya sebaiknya dipastikan dulu kualitas lingkungannya," tandasnya.
DLH berharap hasil uji lingkungan nantinya dapat menjadi dasar dalam memastikan operasional SPPG memenuhi aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kelayakan lingkungan sehingga pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin