RADARBANYUWANGI.ID - Penutupan 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Kabupaten Situbondo memantik sorotan tajam dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Situbondo. Mereka menilai, persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi salah satu alasan suspensi seharusnya bisa dicegah sejak awal melalui pengawasan yang lebih ketat.
Fenomena ini mencuat di tengah upaya pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional memperkuat program pemenuhan gizi melalui dapur-dapur layanan SPPG. Namun, di lapangan justru ditemukan sejumlah pelanggaran standar, mulai dari IPAL tidak sesuai ketentuan hingga persoalan infrastruktur dan teknis operasional.
Sorotan PMII: Pengawasan Diduga Lemah Sejak Awal
Ketua Komisariat PMII IAI Nurul Huda Situbondo, Muhammad Hariri Huzaini, mempertanyakan mengapa temuan pelanggaran baru muncul setelah SPPG sudah berjalan cukup lama.
“Kenapa baru ditemukan sekarang, padahal operasionalnya sudah berjalan cukup lama? Apakah sejak awal tidak ada pengawalan dan pendampingan, atau ada faktor lain yang menyebabkan persoalan ini baru terungkap,” kata Hariri, Rabu (18/6).
Menurutnya, ketidaksesuaian standar IPAL seharusnya bisa terdeteksi sejak proses verifikasi awal sebelum SPPG beroperasi. Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengawasan dan pendampingan teknis.
Dugaan Celah Pengawasan dan Isu Integritas Program
Hariri juga menyinggung kemungkinan adanya celah dalam mekanisme perizinan dan pengoperasian SPPG. Ia bahkan mengaitkan dengan isu yang berkembang secara nasional terkait dugaan praktik tidak transparan dalam pengelolaan program dapur pemenuhan gizi.
“Sejak awal mekanismenya sudah tidak jelas. Apakah ada kemungkinan praktik tidak sehat juga terjadi di Situbondo, seperti jual beli titik agar SPPG bisa beroperasi? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan klarifikasi serta investigasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Penjelasan Satgas MBG Situbondo
Di sisi lain, Satgas MBG Situbondo, Yulianto, menjelaskan bahwa suspensi terhadap sejumlah SPPG dilakukan karena beberapa faktor, antara lain tidak tersedianya IPAL sesuai ketentuan, infrastruktur dapur yang belum memenuhi standar, serta keterlambatan pencairan dana operasional.
“Atas kejadian ini, kami berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan lancar. Satgas akan membantu memastikan program ini dapat berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Namun saat dimintai tanggapan terkait evaluasi pihak terkait, Yulianto memilih berhati-hati. “Saya tidak berani mengomentari BGN. Harapan kami program ini dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Konfirmasi ke Koordinator Wilayah BGN Belum Terjawab
Hingga berita ini diturunkan, Jawa Pos Radar Situbondo telah berupaya mengonfirmasi Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Situbondo, Muhammad Haikal Rizky, terkait persoalan ini melalui pesan WhatsApp. Namun, belum ada tanggapan yang diberikan.
Konteks Kasus di Lapangan
Total 19 SPPG di Situbondo kini berada dalam status suspensi. Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan layanan pemenuhan gizi masyarakat yang seharusnya berjalan sesuai standar kesehatan dan lingkungan. (rif/pri)
Editor : Ali Sodiqin