RADARBANYUWANGI.ID – Komitmen Banyuwangi membangun daerah yang ramah bagi anak-anak dan penyandang disabilitas mendapat pengakuan internasional. Lembaga pendidikan global asal Amerika Serikat, Perkins International, menjadikan Banyuwangi sebagai studi kasus penerapan daerah inklusif sekaligus lokasi penyusunan strategi nasional pengembangan anak usia dini yang inklusif.
Keputusan tersebut menempatkan Banyuwangi sebagai salah satu daerah rujukan dalam pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan inklusif di Indonesia. Tak hanya itu, puluhan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian hingga lembaga nasional berkumpul di Banyuwangi untuk mempelajari praktik baik yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.
Perkins International yang berkantor pusat di Boston, Amerika Serikat, menggelar lokakarya bertajuk “Perencanaan Strategis Pengembangan Anak Usia Dini yang Inklusif” di Banyuwangi selama dua hari, 3-4 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan peserta lintas sektor mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Disabilitas, pemerintah provinsi, hingga perangkat daerah Banyuwangi.
Direktur Program Perkins International Wilayah Asia Pasifik, Ami Tango Limketkai, menyebut Banyuwangi memiliki modal kuat untuk menjadi contoh daerah inklusif di Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan daerah yang terbuka terhadap perubahan serta kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.
“Banyuwangi sangat istimewa. Daerah ini memiliki kepemimpinan yang benar-benar berpikiran inklusif dan terbuka terhadap perubahan yang berdampak nyata bagi kehidupan keluarga dan anak-anak, khususnya penyandang disabilitas. Lewat kegiatan ini, kami berharap Banyuwangi dapat menjadi kabupaten percontohan di masa depan,” ujarnya saat membuka lokakarya di Aula Café & Resto Bale Saji, Kecamatan Kabat, Selasa malam (2/6).
Penunjukan Banyuwangi sebagai studi kasus bukan tanpa alasan. Selama beberapa tahun terakhir, kerja sama antara Perkins International dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menghasilkan sejumlah program penguatan pendidikan inklusif yang dinilai berhasil.
Salah satunya melalui pengembangan program Sekolah Model yang fokus meningkatkan kapasitas guru pendidikan khusus. Tercatat sebanyak 170 guru Sekolah Luar Biasa (SLB) telah mendapatkan pelatihan mulai strategi pembelajaran inklusif, manajemen kelas, penanganan anak autisme, bahasa isyarat, hingga pelatihan dasar fisioterapi.
Program tersebut juga diperkuat dengan pelatihan bagi orang tua penyandang disabilitas agar mampu memberikan pendampingan yang lebih optimal di lingkungan keluarga.
Menurut Ami, lokakarya kali ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga ruang penyusunan kebijakan berbasis praktik lapangan. Karena itu, peserta akan melakukan observasi langsung ke sejumlah sekolah model dan fasilitas layanan kesehatan di Banyuwangi.
“Kami menghadirkan berbagai sektor untuk bekerja sama dengan fokus pada pendidikan anak usia dini yang inklusif, intervensi kesehatan anak usia dini, serta dukungan bagi anak-anak dan keluarga mereka. Dalam hal ini kami menjadikan Banyuwangi sebagai studi kasus praktik baiknya,” katanya.
Sementara itu, Ipuk Fiestiandani menyambut positif kepercayaan yang diberikan Perkins International kepada Banyuwangi. Menurutnya, menjadi tuan rumah sekaligus objek studi kasus merupakan kehormatan sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi kelompok rentan.
Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi siap menjadikan daerahnya sebagai living laboratory atau laboratorium hidup bagi pengembangan kebijakan inklusif yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Kami senang Perkins menggelar kegiatan ini di Banyuwangi. Kami sangat mendukung dan siap menjadi living lab untuk kegiatan ini. Semoga berjalan lancar dan menghasilkan rencana aksi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pengembangan anak usia dini di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Menurut Ipuk, Banyuwangi selama ini konsisten membangun sistem layanan yang memastikan tidak ada warga yang tertinggal, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas.
Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah program sekolah inklusi yang mewajibkan seluruh sekolah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan pendekatan tersebut, anak-anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas di lingkungan sekolah reguler.
Selain pendidikan, pemerintah daerah juga membuka ruang ekspresi yang luas bagi penyandang disabilitas melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya. Salah satunya melalui Festival Kita Bisa yang rutin digelar sebagai wadah menunjukkan potensi dan prestasi kaum disabilitas.
Di sektor layanan kesehatan dan pendampingan sosial, Banyuwangi juga mengoptimalkan peran Unit Layanan Disabilitas (ULD). Layanan tersebut menjadi garda terdepan dalam proses identifikasi dini, pemeriksaan, pendampingan, hingga sistem rujukan bagi penyandang disabilitas.
“Banyuwangi terus berupaya menjadi daerah yang nyaman dan ramah bagi semua warga. Termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Karena pembangunan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.
Penunjukan Banyuwangi sebagai studi kasus oleh lembaga internasional tersebut sekaligus memperkuat posisi daerah berjuluk The Sunrise of Java sebagai salah satu kabupaten yang berhasil mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial dalam kerangka pembangunan inklusif berkelanjutan.
Ke depan, hasil lokakarya yang digelar Perkins International bersama berbagai kementerian dan lembaga nasional itu diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pengembangan anak usia dini yang lebih inklusif, tidak hanya bagi Banyuwangi, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin