RADARBANYUWANGI.ID - Polemik distribusi sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto mencuat di Banyuwangi. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi mengaku hingga Hari Raya Idul Adha belum menerima bantuan sapi kurban yang disebut telah tercatat dalam data Kesekretariatan Presiden.
Kasus ini langsung menjadi perhatian publik karena dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut amanah negara, transparansi distribusi bantuan, hingga etika moral dalam momentum Idul Adha.
Padahal, di berbagai daerah lain, bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo sudah diterima dan bahkan telah disembelih pada Hari Raya Idul Adha, Rabu (27/5).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan total 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh Indonesia. Sebanyak 598 ekor didistribusikan untuk 552 kabupaten/kota, sedangkan 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga, tokoh agama, serta sejumlah organisasi keagamaan.
Namun hingga Idul Adha berlangsung, PCNU Banyuwangi mengaku tidak menerima sapi kurban bantuan presiden tersebut. PCNU Banyuwangi hanya menerima bantuan hewan kurban dari Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rofiq Ripto Himawan serta sejumlah kambing dari beberapa lembaga lainnya.
Situasi itu kemudian memunculkan dugaan adanya kesalahan distribusi atau pengalihan bantuan sapi kurban yang seharusnya diterima PCNU Banyuwangi kepada pihak lain.
Wakil Ketua PCNU Banyuwangi Moch Karyono yang juga menjadi koordinator panitia kurban PCNU Banyuwangi menyampaikan kekecewaannya atas dugaan tersebut. Menurut dia, bantuan presiden bukan sekadar bantuan biasa, tetapi amanah negara yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Kami sangat menyayangkan jika benar ada pihak yang bermain dalam distribusi sapi kurban Presiden. Ini bukan hanya soal bantuan hewan, tetapi menyangkut moral amanah dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Karyono menegaskan, pihaknya telah menerima konfirmasi bahwa nama PCNU Banyuwangi memang tercantum sebagai penerima bantuan sapi kurban Presiden Prabowo.
“Kami menerima konfirmasi dari kantor Kesekretariatan Presiden dan PWNU Jatim, ini adalah hak kami untuk warga nahdliyin,” tegasnya.
Menurutnya, apabila benar terjadi pengalihan distribusi tanpa prosedur resmi, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip administrasi negara sekaligus mencederai nilai-nilai keagamaan yang menjadi spirit Idul Adha.
Ia menilai, bantuan publik yang sudah ditetapkan kepada lembaga tertentu tidak dapat dipindahkan secara sepihak tanpa dasar resmi dan mekanisme yang jelas.
“Dalam perspektif hukum administrasi negara, dugaan pengubahan distribusi berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi hingga penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Tak hanya itu, Karyono juga menyinggung sisi moral dan nilai keislaman dalam persoalan tersebut. Menurut dia, Idul Adha sejatinya menjadi momentum memperkuat kejujuran, amanah, dan keikhlasan.
“Kalau memang benar ada pengalihan tanpa hak, ini mencederai nilai Idul Adha yang mengajarkan kejujuran dan amanah,” ujarnya.
Dalam perspektif Islam, lanjutnya, tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai khianat al-amanah atau pengkhianatan terhadap mandat publik.
Ia bahkan mengutip pandangan ulama klasik Al-Mawardi yang menegaskan bahwa pengelolaan harta publik wajib dijalankan dengan prinsip keadilan dan penjagaan hak masyarakat.
Hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait bagaimana mekanisme distribusi sapi kurban tersebut berlangsung serta pihak mana yang diduga menerima bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi PCNU Banyuwangi.
Publik Banyuwangi pun mulai mempertanyakan transparansi proses penyaluran bantuan kurban presiden tersebut. Terlebih bantuan itu menyangkut simbol kepercayaan negara kepada lembaga penerima.
Kasus ini diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian masyarakat apabila tidak segera ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai alur distribusi dan status bantuan sapi kurban untuk PCNU Banyuwangi.
Di tengah semangat Idul Adha yang sarat makna pengorbanan dan amanah, polemik tersebut menjadi pengingat penting bahwa distribusi bantuan publik harus dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin