RADARBANYUWANGI.ID - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap tancap gas memperbaiki infrastruktur pendidikan. Tahun ini, sebanyak 134 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di berbagai wilayah Banyuwangi direhabilitasi demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan proses belajar mengajar.
Langkah tersebut menjadi bukti bahwa sektor pendidikan masih menjadi prioritas utama pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Banyuwangi juga menggandeng pihak swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan dan renovasi sekolah.
Ipuk menegaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor utama yang terus menjadi fokus pembangunan daerah setiap tahun. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Manusia yang pintar, berkarakter, dan sehat adalah fondasi bagi suatu negara. Semua pihak harus memiliki kesadaran yang sama untuk fokus pada perbaikan dan pengembangan dua sektor ini. Kami terus menggandeng banyak pihak untuk bersama pemkab melakukan pembangunan SDM daerah,” kata Ipuk, Sabtu (23/5).
Tahun ini, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan di 134 sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan. Perbaikan mencakup ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, hingga sarana penunjang lain yang dinilai membutuhkan pembaruan.
Menurut Ipuk, pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah. Pemerintah daerah berharap fasilitas yang lebih layak mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa dan tenaga pengajar.
“Pembangunan infrastruktur sekolah terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Harapan kami, pembangunan ini bisa meningkatkan kenyamanan dan kualitas belajar mengajar di sekolah,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran, Pemkab Banyuwangi juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta agar pembangunan pendidikan tetap berjalan optimal. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk renovasi sekolah.
Ipuk menyebut, pendekatan kolaboratif tersebut menjadi salah satu strategi untuk memperluas pemerataan kualitas pendidikan di Banyuwangi. Dengan keterlibatan sektor swasta, rehabilitasi sekolah dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak wilayah.
Salah satu perusahaan yang turut mendukung program tersebut adalah PT Bumi Suksesindo. Tahun ini, dana CSR perusahaan tersebut digunakan untuk membantu rehabilitasi dua sekolah di Kecamatan Pesanggaran, yakni SDN 3 Pesanggaran dan SDN 3 Sumberagung.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian mengatakan pembangunan dan renovasi sekolah memang rutin dilakukan setiap tahun. Namun, jumlah sekolah yang diperbaiki tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya karena adanya penyesuaian anggaran.
“Karena ada efisiensi anggaran, pembangunan dan renovasi tahun ini jumlahnya tidak sebanyak tahun kemarin. Karenanya ada opsi bagi pihak lain untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan pembangunan sekolah tetap menjadi program prioritas daerah. Pemerintah berupaya menjaga agar kualitas sarana pendidikan terus meningkat meskipun dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Program rehabilitasi sekolah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Banyuwangi memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak jenjang pendidikan dasar. Pemerintah daerah menilai fasilitas pendidikan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing.
Dengan menggandeng dunia usaha dan memperluas kolaborasi lintas sektor, Pemkab Banyuwangi berharap pembangunan pendidikan dapat terus berjalan berkelanjutan tanpa terlalu terdampak kebijakan efisiensi anggaran nasional. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin