RADARBANYUWANGI.ID – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Melalui pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP), pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga menyentuh 9 persen pada 2029.
“Perencanaan yang berkualitas ditentukan oleh kualitas data. Pemutakhiran DTKP ini bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujar Bupati Rio di Situbondo, Senin.
DTKP Disinergikan dengan DTSEN, Fokus Akurasi Data
Pemkab Situbondo kini mendorong integrasi DTKP dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi rujukan pemerintah pusat. Sinkronisasi ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut pria akrab disapa Mas Rio itu, DTSEN berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara detail berdasarkan desil, mulai dari kelompok sangat miskin hingga sejahtera.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat menyesuaikan data lokal agar selaras dengan standar nasional, sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran dalam distribusi bansos.
Kepala Desa Jadi Ujung Tombak Validasi Data
Dalam upaya pemutakhiran DTKP, peran pemerintah desa menjadi sangat vital. Bupati Rio menekankan bahwa kepala desa, lurah, hingga perangkat RT adalah garda terdepan dalam memastikan keakuratan data.
“Data itu ada di desa. Kami berharap seluruh kepala desa serius melakukan pemutakhiran agar data yang dihasilkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Keterlibatan aktif aparatur desa dinilai sebagai kunci keberhasilan, mengingat mereka memiliki akses langsung terhadap kondisi riil masyarakat di lapangan.
Target Ambisius: Kemiskinan Turun 9 Persen
Pemutakhiran DTKP bukan sekadar program administratif, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan di Situbondo. Pemerintah daerah menargetkan angka kemiskinan turun signifikan hingga 9 persen dalam lima tahun ke depan.
Target tersebut dinilai realistis jika didukung oleh data yang akurat dan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan basis data yang kuat, intervensi program sosial dan ekonomi dapat lebih efektif.
DTKP 2025 Diklasifikasikan Lima Kategori
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Situbondo, Naning Sugiarti, menjelaskan bahwa pemutakhiran data tahun ini difokuskan pada DTKP 2025.
Data tersebut akan diklasifikasikan ke dalam lima kategori tingkat kesejahteraan, yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin.
“Klasifikasi ini penting agar intervensi kebijakan bisa lebih terarah sesuai kondisi masing-masing kelompok,” ujarnya.
Perkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Langkah Pemkab Situbondo ini sejalan dengan arahan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mendorong setiap daerah melakukan pembaruan data sosial ekonomi secara berkala.
Dengan integrasi DTKP dan DTSEN, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih data maupun penerima bansos yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, sistem berbasis NIK juga memungkinkan pembaruan data dilakukan lebih cepat dan transparan, sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera terdeteksi.
Data Valid Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Bupati Rio menegaskan, keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada satu hal utama: data yang valid.
“Instrumen kita hanya satu, yaitu data yang benar. Kalau datanya tepat, kebijakan juga akan tepat,” pungkasnya.
Dengan strategi ini, Pemkab Situbondo optimistis mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di masa mendatang. (*)
Editor : Ali Sodiqin