RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Melalui forum “Rembuk Perempuan”, berbagai aspirasi dihimpun untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahun mendatang.
Kegiatan yang digelar di Aula Minak Jinggo, Selasa (21/4), diikuti puluhan perempuan dari beragam latar belakang. Mulai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga komunitas literasi dan pendamping sosial.
Sejumlah organisasi perempuan turut ambil bagian, di antaranya Aisyiyah, Muslimat NU, Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu, Buddha, hingga Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Hadir pula kader PKK, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), pelaku UMKM, hingga komunitas Migrant Care.
Perempuan Jadi Pilar Pembangunan
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aktif perempuan.
“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan perempuan. Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada perempuan dan anak,” ujarnya.
Menurut Ipuk, perempuan memiliki kontribusi besar di berbagai sektor, mulai dari keluarga hingga ekonomi dan kepemimpinan. Forum ini menjadi wadah untuk mendengar langsung suara perempuan sekaligus merumuskan solusi konkret.
“Harapannya lahir gagasan segar agar perempuan Banyuwangi semakin berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera,” tambahnya.
Bahas Empat Isu Strategis
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menjelaskan bahwa peserta dibagi dalam empat kelompok diskusi tematik.
Keempat tema tersebut meliputi literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.
“Sebelumnya peserta sudah melakukan kunjungan ke OPD untuk mengumpulkan bahan. Kemudian didiskusikan bersama fasilitator untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan,” jelasnya.
Aspirasi: Literasi Digital hingga Ekonomi Kreatif
Dari forum tersebut, berbagai aspirasi mengemuka. Salah satunya disampaikan perwakilan KUPI, Zulfi Zumala, yang menyoroti pentingnya literasi digital.
Ia mengusulkan adanya pelatihan bagi anak dan orang tua, penyediaan kanal pengaduan kekerasan digital, serta penguatan mitigasi berbasis kolaborasi multipihak.
“Perempuan juga perlu dibekali kemampuan memanfaatkan media sosial untuk produktivitas, literasi keuangan, serta keamanan digital,” ujarnya.
Selain itu, muncul pula usulan penguatan program pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya bagi kepala keluarga perempuan melalui program “Kanggo Riko”.
Isu kesehatan mental perempuan dan anak, penyediaan hotline kesehatan, hingga pelatihan ekonomi kreatif juga menjadi perhatian peserta.
Menuju Kebijakan Inklusif
Rembuk Perempuan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan melibatkan langsung kelompok perempuan, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran.
Forum ini sekaligus menjadi refleksi semangat emansipasi yang diwariskan Raden Ajeng Kartini, yang memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan bagi perempuan.
Dengan mengintegrasikan aspirasi perempuan ke dalam perencanaan, Banyuwangi berupaya membangun daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dan setara bagi seluruh warganya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin