RADARBANYUWANGI.ID - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menegaskan pentingnya percepatan transformasi transportasi publik berbasis listrik sebagai strategi utama menghadapi krisis energi di Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendorong kemandirian energi nasional.
Djoko yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret dan terukur.
“Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik,” ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026), dikutip Antara.
Menurutnya, dominasi konsumsi energi di sektor transportasi terutama dari kendaraan pribadi menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong peralihan massal ke transportasi publik.
Ia menilai elektrifikasi transportasi umum merupakan solusi paling efektif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi di kota-kota besar.
Djoko yang juga akademisi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang menekankan bahwa penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik harus dilakukan secara bertahap namun masif.
Upaya ini dinilai dapat mempercepat proses elektrifikasi sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya integrasi antarmoda seperti KRL, MRT, LRT, serta layanan pengumpan.
Integrasi tersebut diyakini mampu meningkatkan konektivitas dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Dalam aspek kebijakan, Djoko menilai reformasi subsidi energi sebagai langkah mendesak.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas.
Ia juga mendorong digitalisasi sistem penyaluran subsidi berbasis data agar distribusi lebih tepat sasaran, khususnya bagi angkutan umum dan sektor logistik.
Selain itu, sebagian anggaran subsidi disarankan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti SPKLU, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki.
Tak hanya itu, Djoko mengusulkan pemberian insentif lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki konsumsi energi tinggi.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP).
Dalam konteks mobilitas perkotaan, pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter juga dinilai penting untuk mendukung perjalanan jarak pendek yang ramah lingkungan.
Di sektor logistik, Djoko menilai optimalisasi transportasi berbasis rel menjadi strategi kunci.
Angkutan barang menggunakan kereta api dinilai jauh lebih efisien dibandingkan truk berbasis jalan raya.
Oleh karena itu, ia mendorong percepatan pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa dan Sumatera.
Selain elektrifikasi, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 juga perlu terus dilanjutkan secara seimbang guna menjaga ketahanan energi dan stabilitas pangan nasional.
“Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi,” tegas Djoko.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara