RADARBANYUWANGI.ID – Dinamika kepengurusan PCNU Banyuwangi dalam dua tahun terakhir menjadi sorotan.
Mulai dari status demisioner, penunjukan karteker, hingga pelaksanaan konferensi cabang (konfercab) di Blokagung, seluruh proses diwarnai polemik berkepanjangan.
Kisruh ini tidak hanya mencerminkan persoalan internal di tingkat daerah, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika di tingkat pusat.
Berawal dari Status Demisioner
Polemik bermula saat masa khidmat kepengurusan PCNU Banyuwangi berakhir pada 2023.
Sejak saat itu, kepengurusan memasuki masa demisioner sembari menunggu pelaksanaan konfercab untuk memilih kepengurusan baru.
Namun, rencana konfercab yang diajukan ke PBNU tidak mendapat persetujuan.
Penolakan tersebut disebut-sebut dipicu persoalan administratif internal, termasuk dugaan ketidaksesuaian dokumen.
Akibatnya, PCNU Banyuwangi mengalami kekosongan kepemimpinan dalam waktu cukup lama.
Penunjukan Karteker Picu Penolakan
Untuk mengisi kekosongan tersebut, PBNU kemudian menunjuk kepengurusan karteker.
Namun, langkah ini justru memicu pro dan kontra di internal warga Nahdliyin Banyuwangi.
Sejumlah pihak dari kubu pengurus demisioner menilai penunjukan karteker tidak sesuai mekanisme organisasi.
Mereka menyebut SK karteker cacat prosedur dan tidak memiliki legitimasi kuat.
Penolakan juga muncul dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga Nahdliyin.
Bahkan sempat muncul rencana aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap keberadaan karteker, meski akhirnya batal dilaksanakan.
Situasi semakin memanas ketika konflik merambah ke ranah hukum dan sosial, termasuk laporan dugaan pencemaran nama baik di ruang digital.
Dampak Dualisme di Tingkat Pusat
Kisruh di Banyuwangi semakin kompleks dengan adanya dinamika di tubuh PBNU di tingkat pusat.
Dualisme kepemimpinan yang sempat mencuat berdampak langsung pada proses pengambilan keputusan di daerah.
Akibatnya, muncul lebih dari satu surat rekomendasi terkait pelaksanaan konfercab PCNU Banyuwangi. Bahkan, beberapa surat tersebut disebut saling bertentangan.
Kondisi ini membuat kepastian jadwal dan legitimasi konfercab menjadi tidak jelas dalam waktu tertentu.
Konfercab Blokagung Jadi Titik Krusial
Di tengah dinamika tersebut, konfercab akhirnya diarahkan digelar di kawasan Blokagung, tepatnya di lingkungan pesantren yang berada di wilayah Tegalsari.
Konfercab ini menjadi titik krusial karena diharapkan mampu mengakhiri polemik panjang dan melahirkan kepengurusan definitif.
Namun, pelaksanaannya tetap dibayangi kontroversi. Perbedaan dasar legitimasi dari surat PBNU membuat hasil konfercab berpotensi diperdebatkan oleh berbagai pihak.
Polarisasi di Akar Rumput
Dampak dari konflik ini tidak hanya terjadi di level elite organisasi, tetapi juga merambah hingga ke akar rumput.
Polarisasi di kalangan warga Nahdliyin Banyuwangi pun tak terhindarkan.
Beberapa pihak mendukung langkah karteker sebagai solusi sementara, sementara lainnya tetap menginginkan mekanisme organisasi berjalan sesuai prosedur awal tanpa intervensi.
Harapan Rekonsiliasi
Sejumlah tokoh NU di Banyuwangi berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan musyawarah.
Rekonsiliasi dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan soliditas organisasi.
Dengan posisi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, stabilitas internal menjadi hal penting agar peran sosial dan keagamaan tetap berjalan optimal.
Kisruh panjang PCNU Banyuwangi menjadi pelajaran bahwa pengelolaan organisasi besar membutuhkan tata kelola yang kuat, transparan, serta komunikasi yang solid antara pusat dan daerah. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : disarikan dari berbagai sumber