Persentase ATS berdasarkan sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik pada tahun 2023 ”hanya” sebesar 2,08 persen. Angka tersebut masuk lima terendah di Jatim. Sedangkan persentase ATS di beberapa kabupaten/kota lain di provinsi paling timur Pulau Jawa ada yang mencapai 5 persen bahkan 8 persen.
Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di kawasan timur Pulau Jawa, khususnya di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso, Lumajang, serta Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, persentase ATS di kabupaten the Sunrise of Java ini merupakan yang terendah.
ATS adalah anak usia SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat yang tidak pernah sekolah, mengalami putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, atau anak yang putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi Suratno mengatakan, sejak 2023 Pemkab Banyuwangi menerapkan kebijakan zero drop out pada jenjang SD dan SMP. Hal itu sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang (UU) tentang pemerintah daerah.
Sedangkan untuk jenjang SMA/sederajat, imbuh Suratno, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
”Hasilnya, hingga akhir 2023 hanya terdapat satu siswa drop out, itu karena orang tua pindah domisili dan tanpa memberikan pemberitahuan pada sekolah,” ujarnya.
Selain menerapkan kebijakan zero drop out, Pemkab Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan angka ATS. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara) untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (Paket B) dan SMA (Paket C).
Selain itu, ada program Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan) yang merupakan program untuk memfasilitasi warga setempat mengikuti pendidikan hingga setara SMA.
Program pendidikan ini dilaksanakan berbasis desa/kelurahan.Ada pula program afirmasi pendidikan seperti Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Program yang dilaksanakan sejak 2016 ini menjaring anak yang berhenti sekolah dan mengajaknya kembali ke kelas.
Lewat Garda Ampuh ini pemkab menggandeng lintas sektor untuk menangani anak yang terancam putus sekolah agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya.
Banyuwangi juga memberikan program khusus bagi pelajar kurang mampu seperti pemberian uang saku, uang transportasi, tabungan pelajar, hingga pemberian bantuan peralatan sekolah.
Ada juga program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang merupakan gerakan solidaritas antarsiswa di Banyuwangi. Gerakan tersebut kini semakin meluas jangkauannya. Tidak hanya membantu siswa di dalam sekolah, namun meluas antarsekolah.
Pemkab Banyuwangi juga rutin memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu melalui program Banyuwangi Cerdas serta berbagai program kolaboratif untuk mengatasi anak putus sekolah lainnya.
Namun, imbuh Suratno, memang masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Sebab, masih ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, terutama dari jenjang SMP ke SMA.
”Dari semua itu memang yang paling banyak peralihan jenjang dari SMP ke SMA. Meski sesuai UU pemerintah daerah bukan wilayah kami, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim Cabang Banyuwangi untuk memberikan intervensi-intervensi pada anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah,” pungkasnya. (fre/sgt/c1)
Editor : Niklaas Andries