Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Banyuwangi kurang tujuh hari lagi.
Ada yang berbeda dari gelaran pilkades sebelumnya. Pilkades kali ini bakal dikemas dengan Festival Demokrasi Desa.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bayuwangi Ahmad Faishol.
Konsep baru tersebut mulai diterapkan tahun ini dengan tujuan mengubah suasana pilkades yang bersifat monoton menjadi lebih berwarna.
Ibarat peribahasa ”sekali dayung dua tiga pulau terlampaui”, pihaknya ingin memanfaatkan momen pilkades serentak agar mampu memberikan multiplayer effect bagi masyarakat.
Faishol dan tim berkomitmen menumbuhkan gelora semangat masyarakat pada pilkades dari segi ekonomi dan digitalisasi.
”Konsep pilkades tahun ini dibuat berbeda melalui festival. Festival tidak bermakna dilombakan, tetapi bertujuan untuk memberikan suasana baru bagi 51 desa yang menggelar pilkades,” papar Faishol.
Pada pelaksanaan pilkades 25 Oktober nanti, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diizinkan mengenakan pakaian bebas sesuai kesepakatan kelompok. Dengan begitu, momen pilkades serentak dapat lebih berwarna.
Dari segi ekonomi, masyarakat didorong untuk memanfaatkan momen tersebut dengan berjualan. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) difasilitasi untuk memunculkan perputaran ekonomi yang aktif.
”Pada saat pilkades nanti, para petugas dan masyarakat yang datang membutuhkan makan dan minum. Kami siapkan UMKM untuk berjualan di sekitar TPS itu,” kata Faishol.
Selanjutnya, masyarakat yang telah memberikan hak suaranya akan dibantu petugas kecamatan setempat untuk mengunduh aplikasi Smart Kampung dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sehingga, masyarakat mendapat fasilitasi pengoperasian aplikasi tersebut dan meningkatkan digitalisasi di desa.
Pembukaan Festival Demokrasi Desa akan dibuka langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani di Desa Sukojati. Sementara 50 desa lainnya akan mengikuti pembukaan secara virtual melalui Zoom.
”Selanjutnya bupati akan meninjau stan UMKM dan tempat pemungutan suara (TPS),” pungkas Faishol. (rei/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin