SITUBONDO, RadarBanyuwangi.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Situbondo menantang DPRD untuk membuka data tambang di Situbondo pada publik.
Tujuannya agar masyarakat bisa tahu. Sehingga, warga tidak dirugikan jika di daerahnya terdapat kegiatan tambang.
Seruan tersebut disampaikan saat ratusan kader PMII menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Situbondo, Selasa (5/12).
Mereka kecewa terhadap sikap anggota dewan yang terkesan tidak mau terbuka terkait data tambang.
Ketua Cabang PMII Situbondo, Moh Faizi mengatakan, DPRD terkesan menutupi kegiatan tambang yang ada di Situbondo.
Padahal, dari beberapa aktivitas tersebut ada yang merugikan masyarakat. Namun tidak ada perhatian dari DPRD maupun Pemkab.
“Kami sudah dua kali melakukan audiensi tapi tidak ada tanggapan serius dari DPRD. Maka hari ini (kemarin) kami turun ke jalan melakukan demonstrasi karena kami kecewa pada anggota DPRD dan menantang dewan buka data tambang,” ujarnya beberapa saat usai demo.
Faizi menjelaskan, selama ini masyarakat banyak dirugikan dengan kegiatan tambang. Seharusnya dengan adanya kegiatan tersebut warga diuntungkan. Tapi, justru keadaan warga semakin memprihatinkan.
“Faktanya, berdasarkan kajian kita selama ini ada tambang yang merugikan masyarakat. Misalnya lahan pertanian di Jatibanteng banyak yang rusak. Nah, tambang tersebut apakah ada pengawasan dari pemerintah daerah bersama DPRD atau tidak?,” jelasnya.
Faizi menyatakan, kondisi tesebut seolah tidak ada perhatian pemerintah. Padahal, tempat yang ditambang tersebut, merupakan lahan yang menjadi mata pencaharian petani.
“Tambang yang merugikan kehidupan masyarakat seharusnya mendapat perhatian serius dari DPRD dan Pemkab Situbondo. Supaya para pelaku sadar dan tidak terus menerus merugikan masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Jalan Setapak di Lokasi Bekas ‘Tambang Maut’ Desa Kotakan Situondo Masih Sering Dilewati Warga
Faizi melanjutkan, ketika kegiatan tambang merugikan, pemerintah seharusnya langsung ambil tindakan tegas, dengan cara menutup, misalnya.
“Kalau pemerintahnya didatangi masyarakatnya kabur atau tidak ada, lantas warga mau mengadu ke siapa? Begitu juga DPRD tidak menjadi wakil rakyat yang mewakili kepentingan rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Situbondo, Johantono mengatakan, akan segera menindaklanjuti aspirasi kader PMII. Dalam waktu dekat ini, dewan akan menggelar rapat besar membahas masalah tambang.
“Kami akan undang instansi terkait di jajaran OPD (organisasi Perangkat Daerah), serta mengundang kader-kader PMII untuk rapat membahas masalah tambang hari Kamis besok (7/12),” pungkasnya. (wan/pri)
Editor : Ali Sodiqin