Sabtu, 23 Mar 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Sepanjang 2018, DPRD Banyuwangi Hanya Mampu Sahkan 10 Raperda

29 Desember 2018, 17: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

BARU SEPARO: Bupati Anas bersama pimpinan DPRD di acara paripurna pengesahan Propemperda, 19 November lalu. Dari 21 item Propemperda, 11 raperda belum selesai.

BARU SEPARO: Bupati Anas bersama pimpinan DPRD di acara paripurna pengesahan Propemperda, 19 November lalu. Dari 21 item Propemperda, 11 raperda belum selesai. (Sigit Hariyadi/RaBa)

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi nyaris dipastikan gagal menuntaskan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini. Hingga Kamis (27/12) alias empat hari sebelum tutup tahun 2018, para wakil rakyat ”hanya” berhasil mengesahkan 10 rancangan peraturan daerah (raperda) di antara total 21 item Propemperda tahun ini.

Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, sedianya dewan telah berhasil menuntaskan pembahasan sebelas raperda. Namun, hingga kini satu raperda masih dalam tahap fasilitasi gubernur Jatim, yakni raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Banyuwangi.

Sementara itu, sepuluh raperda lain sudah tuntas dibahas dan telah disahkan. Sepuluh rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut meliputi raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, dan raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

Selain itu, DPRD Banyuwangi juga telah mengesahkan raperda tentang pengembangan pertanian organik, raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), raperda Perubahan ketiga Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.     Selebihnya, dewan juga berhasil mengesahkan raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, raperda tentang Perubahan APBD 2018, dan raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2017.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono tidak menampik tahun ini DPRD Banyuwangi ”hanya” mengesahkan sepuluh raperda. ”Ya, yang sudah disahkan sebanyak sepuluh raperda di antara 21 item Propemperda 2018,” ujarnya kemarin.

Ruliyono menuturkan, selain sepuluh raperda yang sudah disahkan dan satu raperda yang masih dalam tahap fasilitasi gubernur, pembahasan dua raperda yang lain tidak bisa dilanjutkan lantaran terjadi deadlock. Dua raperda adalah raperda tentang pemberdayaan pasar rakyat di Banyuwangi dan raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan (adminduk).

Dikatakan, pada pembahasan raperda pemberdayaan pasar rakyat, eksekutif dan legislatif gagal mencapai titik temu pada beberapa klausul penting raperda tersebut. Pun demikian dengan raperda tentang adminduk. ”Belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai besaran denda yang dikenakan kepada mereka yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan,” kata dia.

Sementara itu, hingga kini masih ada delapan raperda dalam Propemperda 2018 yang belum dibahas. Tiga di antaranya merupakan raperda usul DPRD, sedangkan lima raperda usul eksekutif.

Tiga raperda usul DPRD yang belum dibahas adalah raperda penanggulangan kemiskinan, raperda pemberian insentif pemberian modal, dan raperda tentang irigasi dan perkumpulan petani pengguna air. ”Tiga raperda usul DPRD, itu belum dibahas karena naskah akademik (NA)-nya belum jadi,” kata Ruliyono.

Sedangkan lima raperda usul eksekutif belum dibahas karena pihak eksekutif belum mengajukan nota pengantar kepada DPRD. Lima raperda yang dimaksud meliputi raperda tentang perubahan kedua Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Bandara Banyuwangi, raperda rencana detail tata ruang (RDRT) bagian wilayah perkotaan Rogojampi, raperda tentang RDTR bagian wilayah perkotaan Kabat, serta raperda tentang rencana pembangunan kawasan Industri Banyuwangi 2018–2038.

(bw/sgt/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia