Jumat, 18 Jan 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Wakil Rakyat Banyak yang Bolos, Paripurna DPRD Banyuwangi Batal

24 Desember 2018, 09: 05: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

MELOMPONG: Deretan kursi khusus anggota dewan kosong saat pimpinan DPRD membuka rapat paripurna pengesahan raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, Jumat (21/12).

MELOMPONG: Deretan kursi khusus anggota dewan kosong saat pimpinan DPRD membuka rapat paripurna pengesahan raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, Jumat (21/12). (Sigit Hariyadi/RaBa)

BANYUWANGI – Kehormatan lembaga DPRD Banyuwangi tercoreng, Jumat (21/12). Ironisnya, hal itu bukan disebabkan oleh pihak luar, melainkan oleh para anggota dewan yang terhormat itu sendiri.

Betapa tidak, sedianya dewan menggelar rapat paripurna dalam pengambilan keputusan DPRD atas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro pukul 13.00 kemarin. Namun sayang, setelah ditunggu hingga dua jam lebih, jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.  Akibatnya, rapat paripurna pengesahan rancangan produk hukum tertinggi daerah itu pun batal digelar.

Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, dua pimpinan dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Joni Subagio dan Yusieni sudah standby di lobi utama kantor dewan bersama Bupati Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Djadjat Sudradjat sejak sekitar pukul 13.00. Namun, kala itu jumlah anggota DPRD yang hadir di ruang paripurna hanya belasan orang.

Para pimpinan dewan dan Bupati Anas terpaksa menunggu di lobi hingga dua jam lebih. Namun, jumlah wakil rakyat yang datang tetap tidak cukup memenuhi kuorum, yakni sebanyak dua per tiga dari total anggota DPRD yang mencapai 50 orang.

Singkat cerita, tepat pukul 15.20, para pimpinan dewan dan Bupati Anas memasuki ruang rapat paripurna. Saat rapat dibuka, anggota dewan yang hadir ”hanya” 29 orang. Padahal, untuk memenuhi kuorum, anggota yang hadir minimal 34 orang. ”Karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum, rapat paripurna ditunda sampai waktu yang belum ditentukan,” ujar Joni sembari mengetuk palu penutupan rapat paripurna tersebut.

Ironisnya lagi, di antara 21 anggota dewan yang absen pada rapat paripurna kemarin, hanya tiga orang yang memberikan alasan jelas. Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan Wakil Ketua DPRD Ruliyono sedang berada di Surabaya menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan satu anggota dewan yang lain, yakni Sugiarto berhalangan hadir lantaran menghadiri bimbingan teknis (bimtek) partai yang menaunginya.

Selebihnya, sebanyak 18 anggota dewan yang lain absen tanpa keterangan yang jelas alias bolos. Heksa Sudarmadi, Heri Sugiarto, dan Ficky Septalinda merupakan tiga di antara sepuluh anggota dewan asal PDIP tidak hadir. Empat di antara sepuluh anggota dewan asal PKB juga tidak hadir, mereka adalah M. Ali Mahrus, Mariatul Qibtiyah, A. Munib Syafaat, dan Atiqoh.

Selain itu, tiga di antara tujuh anggota Partai Golkar juga tidak hadir, yakni Umi Kulsum, Suyatno, dan M. Sahlan. Dua di antara lima anggota Partai Gerindra, yakni Naufal Badri dan Andik Prawiro juga tidak hadir dalam rapat paripurna kemarin. Begitu pun tiga di antara empat anggota dewan asal Partai Hanura, yakni Basuki Rachmad, Punjul Ismuwardoyo, dan Sugiyo. Sedangkan anggota DPRD dari Partai Nasdem, PPP, dan Demokrat, masing-masing hanya satu orang yang tidak hadir.

Dikonfirmasi usai memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Joni Subagio mengatakan, secara pribadi maupun atas nama pimpinan dewan, dirinya meminta maaf kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada eksekutif. ”Semestinya hari ini (kemarin) sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh DPRD, ini adalah untuk pengambilan keputusan raperda inisiatif DPRD. Kenyataannya, ditunggu dua jam lebih, rapat ditunda dua kali berturut-turut, anggota yang hadir tetap tidak kuorum. Saya atas nama pimpinan malu kepada masyarakat dan eksekutif,” ujarnya.

Joni menambahkan, pimpinan DPRD akan membuat langkah-langkah dan kebijakan terhadap para anggota dewan yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. ”Karena rapat paripurna ini penting dan menyangkut kepentingan masyarakat Banyuwangi,” tuturnya.

Joni menuturkan, dua pimpinan dewan yang lain, yakni Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan Wakil Ketua DPRD Ruliyono tidak hadir dalam rapat paripurna kemarin karena ada tugas di luar kota. Selebihnya, belasan anggota tidak hadir tanpa alasan yang jelas. ”Akibatnya, anggota yang hadir tidak mencapai kuorum. Tepatnya hanya 29 orang. Padahal, untuk mencapai kuorum, anggota yang hadir harus mencapai dua per tiga dari jumlah anggota dewan sebanyak 50 orang atau minimal 34 orang,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Made mengaku kemarin dirinya dan Wakil Ketua Dewan Ruliyono sedang berugas menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Surabaya.

Made menyesalkan banyaknya anggota dewan yang tidak hadir tanpa alasan jelas. ”Ke depan ini tidak boleh terulang,” tegasnya dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Mede mengaku pihaknya akan meminta para Ketua Fraksi di DPRD Banyuwangi untuk memberikan warning kepada anggota yang tidak disiplin. ”Apalagi ini paripurna pengesahan perda yang menyangkut kepentingan masyarakat Banyuwangi,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas enggan berkomentar banyak terkait penundaan rapat paripurna lantaran anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. ”Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi,” ujarnya.

Anas menambahkan, sedianya agenda rapat paripurna kemarin adalah pengesahan raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro (UM) di Banyuwangi. ”Harapan saya (perda) ini bisa memberikan perlindungan yang lebih dan keberpihakan kepada pelaku UM di Banyuwangi. Soal paripurna pengesahan ditunda, silakan konfirmasi ke pimpinan dewan saja, ya,” kata dia.

(bw/aif/sgt/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia