Jumat, 18 Jan 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Demi Kejar Pajak Rp 2 M, Ini yang Dilakukan Pemkab Banyuwangi

19 Desember 2018, 07: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

MENYASAR WP: Agus Siswanto (kiri) dan Adonis menandatangani perjanjian kerja sama antara pemkab dan Kejari di kantor Kejari Banyuwangi Selasa (11/12).

MENYASAR WP: Agus Siswanto (kiri) dan Adonis menandatangani perjanjian kerja sama antara pemkab dan Kejari di kantor Kejari Banyuwangi Selasa (11/12). (Sigit Hariyadi/RaBa)

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi melakukan terobosan untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini. Tidak main-main, pemkab menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi untuk ”mengejar” pajak daerah senilai Rp 2 miliar dari 40 wajib pajak (WP).

Perjanjian kerja sama antara pemkab dan kejari sudah diteken, Selasa (11/12). Perjanjian kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara itu diteken Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi Agus Siswanto dan Kepala Kejari (Kajari) Adonis.

Agus mengatakan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendorong WP semakin taat pajak. Sebab, berbagai upaya menarik pajak daerah yang telah dilakukan selama ini masih belum membuahkan hasil optimal. Termasuk menerjunkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan peraturan daerah (perda). ”Ternyata hasilnya belum memuaskan. Ketaatan wajib pajak belum optimal,” ujarnya.

Karena itu, kata Agus, pihaknya bekerja sama dengan Kejari untuk menegakkan perda, khususnya perda yang berkaitan dengan pajak daerah. ”Harapannya para WP semakin taat pajak sehingga realisasi PAD semakin optimal,” kata dia.

Agus mengaku pada tahap pertama ini, ada 40 WP yang disasar dengan total nilai pajak sebesar Rp 2 miliar. Pajak sebesar Rp 2 miliar berasal dari pajak hotel, restoran, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). ”Dengan kerja sama ini pihak Kejari akan memberikan saran dan pertimbangan kepada kami sesuai hasil pemeriksaan terhadap WP,” kata dia.

Sementara itu, Kajari Adonis menuturkan bahwa kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian tugas kejaksaan. Selain memiliki tugas di bidang pidana, kejaksaan juga punya tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. ”Apa yang kita lakukan hari ini (kemarin) adalah di bidang perdata, yakni dalam rangka peningkatan PAD,” akunya.

Adonis menambahkan, lewat kerja sama tersebut pihaknya akan mengajak dan menyadarkan WP untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah bisa diterima pemkab. ”Tentu ini melalui prosedur,” tegasnya.

Tindakan pertama, kata Adonis, pihaknya akan meminta data-data WP yang harus ditangani kepada Bapenda. Penanganan akan dilakukan dengan surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan pihak Bapenda kepada Kejari.

Selanjutnya, Kajari akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan dan langkah-langkah sesuai prosedur administrasi yang berlaku. ”Kami akan mengundang WP yang bersangkutan. Kami ajak bicara. Kami lakukan langkah-langkah persuasif. Kita tentu belum akan melakukan tindakan hukum sepanjang yang bersangkutan punya kesadaran bahwa ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan,” bebernya.

Saat ditanya langkah yang akan dilakukan kalau WP tetap ngeyel tidak mau membayar pajak, Adonis menegaskan pihaknya akan berupaya optimal agar wajib pajak tersebut menyadari dan melaksanakan kewajibannya. ”Kami tidak ingin masyarakat dibebani perkara pidana yang seharusnya tidak perlu. Makanya, kami akan berupaya bagaimana WP menyadari kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, berarti WP telah mendukung pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Hasilnya pembangunan akan kembali ke masyarakat,” pungkasnya.

(bw/sgt/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia