Jumat, 18 Jan 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Banyuwangi Dinobatkan Kabupaten Peduli HAM, Yusuf: Ini Ketiga Kalinya

18 Desember 2018, 10: 20: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

PENGHARGAAN: Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menunjukkan plakat dan piagam di Graha Pengayoman Kemenkumham Jakarta.

PENGHARGAAN: Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menunjukkan plakat dan piagam di Graha Pengayoman Kemenkumham Jakarta. (Bakesbangpol BWI for RaBa)

JAKARTA - Kabupaten Banyuwangi kembali dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia itu diterima oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Selasa siang (11/12).
Penyerahan plakat dan piagam berlangsung di Graha Pengayoman Kemenkumham Jakarta tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi Wiyono mengatakan, penghargaan yang diterima kemarin itu merupakan hasil karya seluruh elemen Pemkab Banyuwangi. ”Termasuk hasil karya dari semua instansi pemerintah terkait di Kabupaten Banyuwangi,” katanya kepada koran ini, kemarin sore (11/12).  

Diakui, penghargaan itu diterima Pemkab Banyuwangi sudah kali ketiga ini. Sebelumnya, penghargaan Kabupaten Peduli HAM juga diterima pada tahun 2016 dan 2017. ”Jadi, penghargaan Kabupaten Peduli HAM diterima selama tiga tahun berturut-turut,” tuturnya kemarin.

Kemenkumham RI memberikan penghargaan itu dalam rangka memotivasi pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penilaian dilaksanakan berdasarkan terpenuhinya kriteria sesuai dengan Permenkumham 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Nah, Pemkab Banyuwangi telah diminta menyampaikan data penilaian disertai dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur paling lambat 31 Juli 2018.

Ada tujuh kriteria yang dinilai. Di antaranya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, dan hak atas lingkungan berkelanjutan.

(bw/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia