Rabu, 19 Dec 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Kolom
Opini

Redefinisi Pahlawan Masa Kini

Oleh: Yogi Pratama

15 November 2018, 06: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Redefinisi Pahlawan Masa Kini

TANGGAL 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah kepada arek-arek Suroboyo yang berperang melawan tentara Inggris dan Belanda. Sebagai peristiwa yang bersejarah, masyarakat Indonesia juga turut serta meramaikan momentum bersejarah tersebut. Tradisi seperti, upacara bendera, mengheningkan cipta, lomba tradisional, ziarah makam pahlawan, merupakan suatu ekspresi bentuk penghormatan kepada para pahlawan.  

Sikap heroik, berani, pantang menyerah, dan altruisme, mengantarkan mereka sebagai pahlawan nasional. Pertempuran fisik yang telah menyelamatkan Indonesia merupakan aktualisasi dari sikap kepahlawanan. Sumber sejarah menyebutkan, korban yang gugur dalam pertempuran fisik 10 November sebagai kusuma bangsa sebanyak 6.000 sampai 16.000 pejuang. Tercatat 200.000 penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Selain itu, korban yang jatuh di pihak musuh sebanyak 600 sampai 2.000 orang (Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi, 2014 : 4). 

Mendefinisikan pahlawan di masa lampau dikatakan cukup mudah. Mereka yang melawan kaum penjajah di medan perang adalah pahlawan. Sekarang, penjajah sudah tidak ada lagi. Lantas, apa masih ada sosok yang disebut pahlawan?

Saat ini, problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia bukanlah penjajah, melainkan internal bangsa sendiri. Para pejabat publik yang rakus dan tamaklah menjadi musuh bersama. Mereka merampok uang negara demi memperkaya diri dan golongannya.

Memberikan definisi ulang tentang arti pahlawan menjadi sebuah keharusan dalam konteks kekinian. Hal ini penting untuk kita narasikan kembali dalam wacana membangun kebangsaan dan keindonesiaan. Sehingga, peringatan hari pahlawan tidak hanya terjebak pada rutinitas yang begitu hambar tanpa makna dan kehilangan ruh.

Darurat Korupsi
Dulu, motif penjajah (baca: kolonial) datang ke Indonesia untuk menguasai kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Mental ingin berkuasa, rakus, tamak, dan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan merupakan ciri kolonial. Mental tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai kepahlawan para pendahulu yang mati-matian mempertahankan bangsa. Meskipun penjajah sudah tidak ada, tapi mental tersebut menjadi sebuah legacy bagi pejabat publik kita sekarang. 

Masifnya korupsi yang dilakukan pejabat publik, cermin nyata mental kolonial. Mereka penjajah masa kini yang berkedok pahlawan. Waktu kampanye, berbusa-busa berjanji akan memberikan semua kebutuhan masyarakat. Tetapi, ”jauh panggang dari api”. Setelah terpilih, lupa akan janji manisnya yang pernah diberikan kepada masyarakat. Dalih untuk menyejahterakan masyarakat menjadi prioritas yang nomor sekian. Mereka justru sibuk memperkaya diri dengan cara korupsi.

Faktanya, tren korupsi yang dilakukan pejabat publik terus mengalami kenaikan setiap tahun. Selama bulan Januari–Juli tahun 2018, kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK berjumlah 15 orang (DetikNews, 4/8). OTT tidak berhenti di situ, tanggal 4 Oktober 2018, Wali Kota Pasuruan yakni Setiyono menjadi tersangka kasus dugaan suap. Dia dijanjikan mendapat fee senilai 2,2 miliar dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Berikutnya, tanggal 15 Oktober 2018, Bupati Bekasi yakni Neneng Hassanah dijadikan tersangka kasus suap perizinan pembangunan Meikarta senilai Rp 7 miliar.     

Dua pekan lalu, terjadi penangkapan Bupati Cirebon yakni, Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima hadiah terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018. Total kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pada rentang Januari–Oktober 2018 berjumlah 18 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yakni tujuh orang dan tahun 2016 yakni empat orang. 

Bukan saja pihak eksekutif, kewenangan legislatif di pusat maupun daerah yang semakin besar, membuat banyak kalangan anggota dewan terjerat kasus korupsi. Pekan lalu, wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan ditetapkan KPK menjadi tersangka. Dia diduga menerima hadiah terkait perolehan DAK fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016. Sebelumnya, KPK juga membongkar dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dan menetapkan wakil Dirut PT Sinar Mas Agro Resource and Technology (SMART) Edy Suradja sebagai tersangka.

Jauh sebelumnya, masih terngiang di benak kita, KPK menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Mereka terjerat dugaan kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun anggaran 2015. Kasus OTT juga menjerat Muhir yang merupakan ketua komisi IV DPRD Kota Mataram. Muhir terjerat kasus dugaan pemerasan dana rehabilitasi gempa bumi untuk gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hampir setiap pekan, kita disuguhi berita tentang penangkapan pejabat publik oleh KPK.  Laporan tahunan Transparansi Internasional (TI) tentang indeks persepsi korupsi tahun 2017, menempatkan Indonesia di peringkat 96 bersama Brazil, Colombia, Panama, Peru, Thailand, Zambia dengan skor 37. Pemeringkatan ini mencakup 180 negara, di mana New Zealand peringkat pertama sebagai negara paling tidak korup dengan skor 90.

Pahlawan Masa Kini
Meskipun penjajah sudah tidak ada, bukan berarti pahlawan juga tidak ada. Memaknai arti pahlawan tidak harus terjebak pada konteks pertempuran fisik semata. Sebab, problem besar yang dialami bangsa hari ini dengan dulu jelas berbeda. Dulu, masalah yang membuat rakyat Indonesia menderita adalah penjajah. Sekarang, para pejabat publik yang korup. Keduanya mempunyai ciri yang sama. Sama-sama ingin berkuasa, tamak, rakus, mementingkan kepentingan pribadi.

Menurut bahasa Sansekerta, pahlawan berasal dari kata phala-wan, artinya ’orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama’. Pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif, mempunyai kewenangan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Kewenangan tersebut misalnya, membuat Undang-Undang yang berkaitan dengan subsidi untuk rakyat miskin. Melalui wewenangnya tersebut, sebetulnya jutaan rakyat Indonesia banyak terbantu.

Bagi penulis, memaknai pahlawan masa kini, berarti meneladani spirit dan nilai-nilai kepahlawanan para pendahulu. Persoalan bangsa hari ini adalah masifnya perilaku korupsi di kalangan pejabat publik. Mereka yang berani tidak berkorupsi sejatinya adalah pahlawan masa kini. Selamat hari pahlawan! (*)

*) Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur Periode 2018–2020.   

(bw/*/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia