Sabtu, 15 Dec 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Saksi Ahli: Lahan yang Digarap Satumin Tak Masuk Hutan Lindung

26 September 2018, 13: 20: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

DIKAWAL KETAT: Satumin digiring petugas kejaksaan menuju ruang tahanan Pengadilan Negeri Banyuwangi.

DIKAWAL KETAT: Satumin digiring petugas kejaksaan menuju ruang tahanan Pengadilan Negeri Banyuwangi. (Dedy Jumhardiyanto/RaBa)

BANYUWANGI – Perkara perusakan kawasan hutan lindung dengan terdakwa Satumin, warga Desa Bayu, Kecamatan Songgon kembali digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, kemarin (24/9). Sidang menghadirkan saksi ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.

Saksi ahli yang dihadirkan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI Daru Adianto dan saksi ahli hukum pidana ekonomi Ahmad Sofyan.

Saksi Daru Adianto menyebut jika lahan yang dikelola Satumin tidak masuk hutan dalam kawasan hutan lindung. Daru mengungkapkan, kawasan yang dijadikan objek perkara Satumin memang berbatasan langsung dengan hutan lindung, jaraknya sekitar 20 meter. Namun, lahan yang ditanami oleh Satumin masih berada di dalam kawasan hutan produksi. ”Seharusnya untuk memastikan lahan yang disengketakan masuk dalam kawasan hutan lindung atau produksi harus ada pemeriksaan lapangan,” ungkap Daru.

Petugas yang berhak melakukan pemeriksaan, jelas Daru, adalah pihak dari Unit Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. ”Seharusnya penyidik memeriksa ke sana. Saya tidak tahu, sudah dilakukan apa belum. Jadi tidak semua orang punya kualifikasi itu, apakah masuk hutan lindung apa produksi,” jelas Daru Adianto di dalam kesaksiannya di persidangan.

Saksi ahli yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi dan Negosiasi Penanganan Konflik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu juga menyebut jika lahan yang dijadikan objek perkara ini ada pada kawasan hutan KPH Banyuwangi Barat. Akan tetapi karena berbatasan langsung antara hutan produksi dan hutan lindung harus ada pembuktian melalui alat lebih lanjut.

”Sebelum menyatakan kawasan yang dijadikan objek perkara masuk dalam kawasan hutan lindung. Penyidik telah melakukan pemeriksaan atau tidak. Jika sudah melakukan pemeriksaan pasti akan mengetahuinya jika kawasan tersebut masih dalam kawasan hutan produksi,” jelasnya.

Sementara itu, saksi ahli hukum pidana ekonomi, Ahmad Sofyan mengatakan, aktivitas yang dimaksud perkebunan adalah adanya satu cara yang tersistem untuk melakukan pembukaan lahan, penanaman bibit, dan mengomersialkan hasil penanaman perkebunan tersebut. ”Apa yang dilakukan Satumin merupakan kegiatan peladangan,” terang Dosen Fakultas Hukum Bina Nusantara (Binus) Jakarta ini.

Menanggapi keterangan saksi ahli tersebut, penasihat hukum terdakwa, Jauhar Kurniawan mengatakan, sudah jelas apa yang dibeber saksi ahli bahwa jaksa kurang tepat menerapkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) terhadap terdakwa Satumin. Karena subjek delik P3H baru dapat diterapkan minimal kepada dua orang atau lebih atau korporasi yang terorganisasi. ”Apa yang dilakukan Satumin seorang diri, jadi kurang tepat,” ungkapnya.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Saptono itu ditunda dan kembali dilanjutkan pada Kamis (27/9). Seperti diketahui, Satumin diseret ke meja hijau akibat dugaan perusakan hutan di dalam hutan lindung petak I D RPH Bayu, KPH Banyuwangi Barat.

Satumin dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Petani berusia 43 itu didakwa dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf b yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam hutan.

Terdakwa yang merupakan pekerja penyadap getah pinus/petani dan anggota LMDH Green Forest beberapa tahun lalu menanam pohon antara lain durian, alpukat, dan jengkol di kawasan hutan. Namun hal tersebut masih ditoleransi oleh pihak Perhutani mengingat tanaman tersebut termasuk tanaman keras dengan catatan dilarang menebang dan hanya diperbolehkan mengambil buahnya.

(bw/ddy/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia