Minggu, 21 Oct 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Genteng

Warga Protes PNS Rangkap Anggota BPD

Senin, 30 Jul 2018 15:10 | editor : AF. Ichsan Rasyid

MEGAH: Warga protes atas dipilihnya guru berstatus PNS menjadi anggota BPD di Desa Sarongan, kemarin (29/7).

MEGAH: Warga protes atas dipilihnya guru berstatus PNS menjadi anggota BPD di Desa Sarongan, kemarin (29/7). (KRIDA HERBAYU/JAWAPOS.COM)

PESANGGARAN – Warga Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran memprotes guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merangkap jabatan menjadi anggota Badan Permusywaratan Desa (BPD).

Slamet, 29, warga Dusun Krajan, RT 1, RW 2, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, mengatakan ada salah satu guru SDN 3 Sarongan yang menjabat anggota BPD Sarongan. Dia khawatir jika anggota BPD berasal dari kalangan PNS, ditakutkan dalam menampung aspirasi masyarakat tidak maksimal. Sebab, PNS itu punya tanggung jawab khusus. “Seharusnya anggota BPD diambil dari kalangan non PNS, akan lebih baik lebih memberdayakan potensi yang ada di luar PNS,” katanya.

Saat musyawarah pemilihan dan penentuan anggota BPD, terang dia, harusnya masyarakat lebih selektif dalam memilih anggota BPD. Jika masyarakat cerdas, maka tidak akan memilih anggota BPD dari kalangan PNS. “PNS itu sudah sibuk dengan tugasnya, jika dibebani sebagai wakil masyarakat di pemerintahan desa (BPD), kinerjanya tidak akan optimal, terutama membuat berbagai peraturan desa dan menghimpun aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Lufi Widiastuti, 40, guru SDN 3 Sarongan yang merangkap jabatan sebagai anggota BPD Sarongan menyampaikan dirinya dipilih secara aklamasi oleh masyarakat Desa Sarongan. Selama ini, untuk menjadi anggota BPD itu tidak mencalonkan diri. Selain itu, dia ingin berperan aktif dan turut dalam membantu roda pemerintahan di Desa Sarongan. “Karena warga yang memilih saya untuk jadi anggota BPD. Saya juga belum tahu ada aturan yang melarang PNS merangkap jabatan menjadi anggota BPD,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sarongan Gunoto menjelaskan pemerintah desa tidak tahu terkait pemilihan anggota BPD tersebut. Sebab, semuanya sudah diserahkan kepada panitia BPD Sarongan. Selain itu, masih banyak di desa lain yang ada di Kecamatan Pesanggaran, PNS merangkap sebagai anggota BPD. “Semua itu ranah ketua panitia pemilihan BPD Sarongan. Saya tidak tahu menahu,” dalihnya.

Ketua asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi H Latif menyebut yang dilarang merangkap jabatan menjadi anggota BPD itu adalah kepala desa, perangkat desa, anggota DPRD, pengurus partai politik, dan pelaksana proyek desa. “Selain itu boleh menjadi anggota BPD, termasuk PNS,” katanya.(kri/abi)

(bw/kri/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia