Minggu, 16 Dec 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Refleksi

Fatamorgana Pilkada Serentak 2018

Oleh: Friska Salfia

29 Juli 2018, 08: 10: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Fatamorgana Pilkada Serentak 2018

ADA tren negatif pada Pilkada serentak 2018, yang luput dari pandangan kita. Yakni ihwal penurunan angka partisipasi politik. Dalam konteks daerah di Jawa Timur misalnya, tercatat di Mojokerto dan Kota Batu, tingkat partisipasi pemilih hingga 80 persen. Namun, ada juga daerah lain yang cenderung menurun.

Bahkan, ada sejumlah daerah yang masih berkutat pada masalah teknis. Misalnya, seperti penyebaran surat undangan pemilih yang tidak terdistribusi. Ditengarai, ada sekitar ribuan pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga sebagian besar di antaranya tidak ikut berpartisipasi.

Tentu patut disayangkan, sebab masalah-masalah teknis semacam itu semestinya tidak boleh terjadi lagi. Penyelenggara pemilu di daerah agaknya belum bisa mengambil pelajaran dari pemilu ke pemilu.

Selain masalah administrasi, harus diakui bahwa pilkada serentak 2018 seperti sebuah panggung yang kesepian. Penyelenggara terkesan tidak kreatif dalam memanfaatkan sarana dan media sosialisasi. Baliho-baliho yang dipasang misalnya tidak memenuhi standar kebutuhan informatif pemilih.

Sehingga, pesan yang ingin disampaikan tidak pernah sampai ke pemilih. KPUD juga tidak bisa mengeksplorasi media-media sosialisasi alternatif, seperti radio, media cetak, televisi lokal, atau sarana kreatif lainnya. Alasan lazimnya adalah keterbatasan anggaran.

Angin Segar

Pun begitu, patut diapresiasi, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak 2018 berjalan lancar. Suhu politik yang biasanya memanas dan memicu konflik maupun kekerasan, tampaknya tidak terjadi. Walau begitu, pilkada serentak 2018 memiliki banyak kekurangan yang secara substantif dapat mencabut kualitas representasi politik.

Pertama, dalam konteks prosedur pelaksanaan. Peraturan KPU Nomor 1-5 Tahun 2017 tentang Pilkada Serentak 2018 yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada serentak, memiliki banyak cela dan kelemahan. Antara lain, soal beban anggaran pilkada ke APBD yang berpotensi menyusahkan daerah-daerah dengan kapasitas penganggaran rendah.

Fakta lainnya, ada sejumlah daerah mengalami masalah akibat keterlambatan dalam hal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Karena anggaran pilkada baru diusulkan pascapenyusunan anggaran di daerah.

Kedua, pembiayaan pada aspek kampanye oleh negara yang bersifat setengah hati. Berdasar UU tersebut, ada empat jenis sosialisasi yang dibiayai negara antara lain: debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa.

Faktanya, keempat jenis sosialisasi yang pembiayaan ditanggung negara tersebut tidak efektif, sehingga memicu menurunnya partisipasi pemilih di daerah. Ketiga, saluran sengketa masalah dan kejahatan pilkada melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sangat terbatas.

Perbaikan Kualitas

Salah satu nomenklatur dalam pasal itu menyebutkan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi pemohon antara lain; tenggang waktu pengajuan, pihak-pihak yang mengajukan, serta ketentuan persentase perbedaan perolehan suara.

Ketiga prasyarat tersebut seolah-olah memang dibuat sebagai mesin penyaring bagi peserta pilkada yang ingin menempuh jalur hukum. Dalam konteks ini, keadilan hukum pilkada tidak berorientasi pada kebenaran dan upaya membongkar laten pelanggaran atau kecurangan, tetapi lebih pada upaya mempersempit akses peradilan pascapilkada.

Apa implikasi ketiganya? Penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan sekadar sebagai sebuah prosedur pergantian kepemimpinan, bukan dalam rangka memperbaiki kualitas representasi. Pilkada lebih diarahkan berlangsung secara damai dan lancar, tanpa berorientasi pada upaya meminimalkan kejahatan (crime) politik atau demi memperbaiki kualitas kandidat politik.

Maka, pilkada serentak 2018 memang memberi kesan positif karena berjalan lancar, tetapi di banyak dimensi, juga telah mendistorsi prinsip-prinsip demokrasi. Termasuk menutup ruang bagi para pencari kebenaran yang tidak menghendaki demokrasi dikotori praktik kecurangan dan money politic.

Di sisi yang lain, pilkada dengan model semacam itu, tetap saja menjadi angin segar bagi para pemodal atau mereka yang lebih piawai memenangkan pertarungan dengan jurus-jurus mematikan.

Momen Representasi Politik

Idealnya, regulasi yang mengatur tentang pembiayaan sosialisasi kandidat harus diatur lebih detail. Kalau tujuannya untuk menekan biaya kandidat, tentu itu tidak efektif bila diberlakukan menjelang pemilihan. Bayangkan, ada sejumlah kandidat yang sudah mengeluarkan biaya miliaran rupiah jauh-jauh hari sebelumnya. Lalu, tiba-tiba harus dicopot menjelang masa kampanye.

Maka, regulasi ini tidak berdampak pada sebuah upaya meminimalkan membengkaknya biaya kampanye yang harus ditanggulangi kandidat. Mestinya, regulasi ini diikuti dengan aturan pra-kondisi. Misalnya, adanya larangan membuat atribut kampanye sebelum masa kampanye.

Masalah lainnya, terkait dengan kualitas representasi politik adalah pelaksanaan debat publik yang sekadar seremonial belaka. Debat gagal menjadi forum berkualitas yang dapat didorong sebagai panggung pembuktian kandidat pada masyarakat.

Kita lihat, mayoritas daerah menggelar debat hanya sekali dengan basis pemirsa dan pendengar yang minim. Tidak hanya itu, debat tidak dihadirkan sebagai forum persinggungan gagasan yang akan menggali secara mendalam seberapa rasional visi-misi kandidat, tetapi lebih sebagai panggung pembacaan perspektif yang searah dan tanpa polemik.

Padahal, sesi debat kandidat mestinya dijadikan sebagai panggung utama yang berpengaruh terhadap keterpilihan. Tidak ada jalan lain, kualitas pilkada serentak yang akan datang harus diperbaiki, tentu dengan belajar dari sejumlah kekurangan di tahun 2018 ini.

Hemat penulis, perlu ada desain sistem yang memungkinkan, demokrasi lokal terlaksana untuk memperbaiki kualitas representasi. Selain itu, negara harus menjamin setiap pemilih agar hak politiknya tidak tercederai oleh potensi kecurangan kandidat. Maka, negara harus membuat semacam mekanisme pendeteksi yang kuat terhadap kemungkinan kecurangan. Termasuk keberanian untuk menerapkan sanksi tegas bagi para penjahat demokrasi. (*)

*) Mahasiswi FISIP Unej asal Gambiran, Banyuwangi.

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia