Jumat, 19 Oct 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Refleksi

Mencermati Dunia Konstruksi di Banyuwangi

Oleh: Budi Kurniawan Sumarsono

Rabu, 25 Jul 2018 07:05 | editor : AF. Ichsan Rasyid

Mencermati Dunia Konstruksi di Banyuwangi

KONEKTIVITAS di Banyuwangi kini sudah terintegrasi sangat baik. Mulai dari darat, laut, dan udara semuanya tak pernah berhenti. Begitu pula dengan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang datang di kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini. Jumlah kunjungannya meningkat drastis dari tahun ke tahun.

Melejitnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi itu turut pula mengerek prestasi Banyuwangi sebagai ”jawara” di antara kabupaten/kota di Indonesia. Tak jarang, kabupaten berjuluk The Sun Rise Of Java ini banyak menjadi panutan kabupaten/kota lain di Indonesia. Mereka berbondong-bondong melakukan studi tiru dan studi lainnya. Dengan harapan, tentu bisa menyalip, minimal sejajar dengan yang dilakukan Banyuwangi.

Sayangnya, peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya cukup tinggi, ternyata masih belum bisa menjadi tolok ukur terciptanya ’sehatnya’ badan usaha jasa konstruksi yang produktif di Banyuwangi. Di mana seharusnya secara teori, semestinya linier dan berkembang dengan pesatnya nilai APBD Banyuwangi yang terus naik.

Peningkatan tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada saat ini. Terbukti dari 300-an badan usaha jasa konstruksi yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyuwangi pada tahun 2017, hanya 100-an badan usaha yang baru melakukan HER Registrasi tahunan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di tahun 2018.

Kenyataan ini bisa menjadi salah satu bukti, bahwa produktivitas badan usaha dunia konstruksi lokal di Banyuwangi ’kurang sehat’. Mirisnya, Pemkab Banyuwangi sudah meloncat lebih tinggi mengarah sistem penyerapan anggarannya menjadi e-Budgeting dan e-Procurement. Itu belum lagi bicara tentang kualitas konstruksinya.

Iklim dunia konstruksi ini patut dicermati. Ya, patut dicermati. Di mana ada ketimpangan pasar konstruksi yang membuat badan usaha jasa konstruksi di tingkat kecil dan menengah menjadi menurun produktivitasnya. Apakah pasar konstruksi yang tercipta saat ini hanya untuk badan usaha skala besar, ataukah memang ada sistem mono-loyalitas pelaku usaha tertentu, yang akhirnya membuat dunia persaingan tidak menjadi sehat lagi? Ini benar-benar patut untuk dicermati.

Sekarang bukan lagi waktunya yang besar mengalahkan yang kecil. Yang lama mengalahkan yang baru. Akan tetapi, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Artinya, setelah bergulirnya UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Di mana dalam Undang-undang mengatur semua layanan kegiatan konstruksi. Mulai kualifikasi dan klasifikasi badan usaha, kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja, alur rantai pasok material dan lain sebagainya. Itu mewajibkan pelaku usaha di dunia konstruksi harus siap akan segala peraturan-peraturan yang ada. Harapannya tentu agar badan usaha jasa konstruksi menjadi andal, berdaya saing tinggi, kompeten, dan menghasilkan jasa konstruksi yang lebih berkualitas.

Apabila kondisi ini tidak dilakukan ke arah percepatan yang nyata di era globalisasi. Maka bukan tidak mungkin pelaku usaha jasa konstruksi lokal akan hanya menjadi penonton dari pada menjadi pelaku konstruksi di kampungnya sendiri. Hal itu bisa dilihat pada skala makro dunia konstruksi internasional yang menempatkan posisi Indonesia di ranking bawah, jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan satu tingkat di bawah Thailand. Meskipun di sisi lain, perangkat bisnis kita meningkat tajam sesuai target Presiden yang ingin menempatkan posisi ekonomi Indonesia diperingkat 40 sebelum tahun 2019, untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa beserta peraturan turunannya mulai dari Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Permen Keuangan, Peraturan Lembaga (Perlem) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan lain sebagainya. Tak lain adalah upaya pemerintah pusat berperan aktif dalam dunia konstruksi. Di mana pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, untuk peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian nasional serta daerah.

Dengan peraturan tersebut, tak lain guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan sesuai arahan Presiden yang melatarbelakangi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, untuk segera melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun demikian dengan digantikan Perpres 54 Tahun 2010 menjadi Perpres 16 Tahun 2018, yang lebih sederhana. Menyebabkan pasal-pasal di dalamnya berkurang jauh. Hal ini yang menyebabkan aturan turunannya menjadi lebih banyak. Konsekuensinya adalah pelaku jasa konstruksi mulai dari agen pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Badan Usaha dan Perorangan harus benar-benar mengetahui knowledge di bidangnya masing-masing.

Contoh kecil, untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selain harus memenuhi standar kompetensi pengadaan barang/jasa (PBJ), juga harus memenuhi standar kompetensi keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2018. Kemudian Badan usaha yang mengikuti tender ketika dalam tahap evaluasi namun Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) belum teregistrasi, masa berlakunya maka dinyatakan gugur. Hal itu sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor 595/SE/DK/2018. Contoh hal-hal kecil tersebut dimaksudkan, agar setiap pelaku jasa konstruksi menguasai di bidangnya masing-masing. Sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih regulasi, karena ketidakmampuan secara kompetensi dan lain sebagainya.

Peran serta pemerintah daerah dalam menciptakan iklim dunia konstruksi sangat penting. Mulai dari memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelatihan-pelatihan sertifikasi kompetensi, dan memberikan kesempatan kepada badan usaha lokal dalam pelatihan/pembinaan sertifikasi profesi keterampilan serta keahlian konstruksi. Dengan begitu akan menghasilkan konstruksi yang berkualitas.

Dari sisi akademisi, di Banyuwangi terdapat universitas dan politeknik yang akan menelurkan tenaga sipil dan arsitektur yang andal. Kelak mereka juga akan menjadi pelaku konstruksi yang akan mewarnai dalam dunia konstruksi di Banyuwangi. Mereka juga butuh ruang untuk mengimplementasikan keilmuan yang diperoleh di bangku kuliah.

Kita tentu tidak ingin mereka yang telah kuliah mati-matian hanya sekadar menjadi penonton. Bahkan, hanya sebagai pekerja kasar gara-gara ketidakmampuan personal yang tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi di bidangnya dalam melaksanakan amanah undang-undang atau sesuai peraturan-peraturan pemerintah yang ada.

Belum lagi akibat hukum yang ditimbulkan ketika melakukan kontrak kerja, penggunaan anggaran pemerintah. Pelaku konstruksi wajib berhati-hati dalam pelaksanaannya dan sebaik mungkin menggunakan prinsip-prinsip tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, tepat harga, tepat penyedia, menghindari perilaku niat jahat, menghindari kelompok-kelompok pelaku yang tidak bisa menolak pimpinan, serta menghindari kelompok-kelompok yang tidak tahu akan salah dalam melaksanakan kegiatan kontrak menggunakan anggaran pemerintah. Wallahu a'lam bish-shawabi.(*)

*) *) Ketua DPC Askonas (Asosiasi Kontraktor Nasional) Banyuwangi.

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia