Kamis, 15 Nov 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Opini Sabtu

Demokrasi sebagai Jalan Memproduksi Pemimpin

Oleh : Danik Agustina

Sabtu, 30 Jun 2018 07:30 | editor : AF. Ichsan Rasyid

Demokrasi sebagai Jalan Memproduksi Pemimpin

KERAJAAN Singosari mengajarkan bagaimana mekanisme pergantian pemimpin yang tidak diatur akan menjadi beban sejarah sesudahnya. Ketika Ken Arok melakukan upaya pengambilan kekuasaan dengan berbagai cara, maka kemudian memunculkan efek lanjutan kekerasan.

Tunggul Ametung penguasa Tumapel dibunuh oleh pengawalnya, yakni Ken Arok. Lalu, Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Singosari tahun 1222 Masehi. Mulailah berdiri Dinasti Rajasa yang semuanya berakhir dengan pembunuhan.

Meskipun kita di saat ini tidak bisa menyalahkan kondisi sejarah di masa lalu, sejarah menjelaskan dirinya di masanya. Adapun saat ini kita hanya menilai agar kita mempunyai tatanan sosial yang lebih langgeng dan lebih berperadaban. Ken Arok dengan intrik asmara dengan Ken Dedes melahirkan raja-raja Jawa yang juga terkenal.

 Raden Wijaya pendiri Majapahit sebagai salah satu pewaris Kerajaan Singosari juga melakukan hal yang sama untuk pengambilalihan kekuasaan, yakni dengan menghancurkan kekuatan Jaya Katwang. Raden Wijaya memanfaatkan bala bantuan tentara Tartar yang sebenarnya mau membalas perlakuan Kertanegara, Raja Singosari atas penghinaan dan penganiayaan terhadap utusan Tartar.

Pergantian pemerintahan atau raja yang selalu berdarah akan berdampak banyak pada tatanan sosial yang ada. Ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban dari pertikaian tersebut.

Sebenarnya sebelum masuk era kerajaan, di Nusantara ada cara pemilihan seorang pemimpin yang dilakukan dengan cara aklamasi yakni era kedatuan. Aklamasi artinya melakukan persetujuan secara bersama-sama. Orang yang boleh menduduki pimpinan adalah hasil dari seleksi alam dan seleksi sosial. Seorang yang punya kekuatan nujum, mampu menjadi tabib, ahli berburu, dan mampu menjembatani penguasa gaib, serta kuat secara tenaga akan terpilih sebagai pemimpin.

Kehadiran pemimpin secara alamiah, sebagaimana masa kedatuan adalah untuk melindungi kelompok manusia yang berada di bawah kekuasaannya dari kelompok manusia lainnya. Proses seperti itu bisa terjadi karena komunitas masih bisa terjangkau oleh interaksi sang pemimpin secara face to face (langsung). Namun, untuk massa yang sangat kompleks dan heterogen serta sangat banyak, hal itu tidak lagi efektif.

Memproduksi Pemimpin

Munculnya pemimpin setiap era dilakukan dengan mekanisme yang berbeda. Di era sekarang ini ada berbagai cara untuk melahirkan pemimpin. Ada yang menggunakan cara pewarisan (kerajaan) ada yang menggunakan cara demokrasi (pemilihan). Cara demokrasi inilah yang sekarang digunakan di Indonesia untuk menghasilkan pemimpin. Mulai dari pemilihan kepala desa sampai presiden. Indonesia menganut paham demokrasi setelah era kepemimpinan Presiden Soeharto yang dinilai salah. Sistem diktator militeristik yang di gunakan Presiden Soeharto memunculkan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga negara.

Berlindung di bawah alasan keamanan dan ketertiban, pemerintah lewat tangan militer dan polisi bisa dengan seenaknya mengangkangi hak dasar hidup warga negara. Kalau politik sudah bersekutu dengan militer maka yang terjadi adalah penyelewengan konstitusi yang menisbikan hak-hak sipil. Itu susah di hindari.

Orde baru bisa kukuh selama 32 tahun, karena menggunakan pengekangan terhadap hak-hak sipil. Cara memerintah dengan mengabaikan hak-hak sipil tersebut membuat ongkos sosial terlalu mahal.

Reformasi tahun 1998 secara khusus dipicu oleh krisis moneter yang parah. Namun krisis tersebut bisa berkembang menjadi krisis multidimensi dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap gaya pemerintahan Presiden Soeharto yang cenderung militeristik. Maka agenda reformasi yang digaungkan mahasiswa, salah satunya adalah pemisahan militer dengan panggung politik. Militer hanya diberi panggung di ranah pertahanan, dan polisi di ranah ketertiban sipil. Upaya tersebut berhasil dengan pembubaran dwifungsi ABRI tahun 2000.

Era Demokrasi

Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak beberapa hari lalu. Rakyat menikmati atmosfer demokrasi. Pilkada seluruh Indonesia memang membutuhkan ongkos yang sangat banyak.  Triliunan rupiah digelontorkan untuk biaya pemilu. Boros, boleh dikata demikian. Namun, hal ini akan membawa pada tatanan sosial yang lebih bisa diterima banyak pihak. Rakyat diberi kesempatan untuk mengutarakan suaranya.

Siapa pun diperlakukan sejajar. Petani punya suara, dokter punya suara, narapidana punya hak suara, dan pemimpin agama juga punya hak suara. Semua warga negara siapa pun dan apa pun kondisinya, selama memenuhi ketentuan sebagai pemilih punya hak dan kewajiban yang sama.

Di sinilah indahnya demokrasi. Rakyat jelata merasa suaranya bermakna untuk kemajuan ke depan guna menentukan apa yang cocok buat bangsa ini.

Di tengah arus budaya kapitalisme, jelas-jelas akan memunculkan anomali pemimpin. Pemimpin yang baik, lurus, dan ingin mengabdikan tenaganya untuk negara bisa saja kalah oleh pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi. Hal ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Maka dibutuhkan pemilih cerdas.

Pemilih cerdas seperti apa? Nah di sini, peran dari pendidikan memegang peran. Dengan pendidikan yang baik rakyat akan bisa mendeteksi pemimpin jenis apa yang di butuhkan ke depan.

Di era perang kemerdekaan, pemimpin yang bergaya revolusioner yang berani melawan penjajah adalah pemimpin ideal. Di era perang dingin, pemimpin yang bisa menjadi penengah sangat dibutuhkan. Di era kapitalisme dan pasar bebas sekarang, dibutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan potensi bangsa supaya bisa bersaing dengan negara lain, sehingga mampu menciptakan kemakmuran.

Setiap masa membutuhkan pemimpin dengan ciri khas. Di situlah dibutuhkan kejelian dari pemilih. Media massa bisa menjadi wahana untuk memengaruhi massa. Itu tidak bisa dihindari di era globalisasi. Yang penting, sistem demokrasi memunculkan adanya mekanisme munculnya pemimpin yang diakui semua pihak, dan adanya kontrol publik untuk mengerem jika pemimpin salah langkah dalam memerintah.

Mudah-mudahan demokrasi Indonesia membawa kesejahteraan untuk semua. Selamat menikmati alam demokrasi. Semoga melahirkan pemimpin amanah yang mampu membawa kesejahteraan untuk semua. Amin.(*)

*) Pendidik, tinggal di Desa Dadapan, Kabat.

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia