Kamis, 15 Nov 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Opini Sabtu

Mengurai Benang Kusut Sistem Zonasi yang Sengkarut

Oleh: Siti Mubarokah

Sabtu, 09 Jun 2018 06:50 | editor : AF. Ichsan Rasyid

Mengurai Benang Kusut Sistem Zonasi yang Sengkarut

HIRUK-PIKUK keramaian tempat liburan mulai bergeliat jelang libur panjang Idul Fitri 1439 H, yang nanti pasti akan menyisakan seribu kenangan nan lekat dalam bayangan. Bagi putra-putri generasi bangsa, setelah libur panjang mereka harus kembali menatap arah ke depan. Membuka lembaran baru tahun akademik 2018/2019.

Ada yang naik kelas, ada pula yang naik jenjang pendidikan. Semua kembali ke sekolah dengan semangat dan gelora yang membahana. Tahun pelajaran baru ditandai dengan penerimaan peserta didik baru.

Masih lekat terngiang pada tahun akademik 2017/2018 lalu, kita disuguhi pemberitaan tentang semrawutnya sistem penerimaan peserta didik baru. Baik untuk tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, maupun Sekolah Menengah Kejuruan.

Kesemrawutan itu menimbulkan carut-marut sistem penerimaan peserta didik yang diakibatkan oleh polemik yang mengelilingi. Polemik yang timbul mengakibatkan kekisruhan dan aksi protes yang banyak dilakukan oleh orang tua/wali murid yang ingin mendaftarkan putra/putrinya di sekolah unggulan.

Bahkan viral diberitakan adanya video ancaman aksi tak senonoh yang dilakukan oleh seorang ibu karena ketidakjelasan penerimaan peserta didik.

Bila ditelisik lebih dalam, kekisruhan itu muncul setelah diberlakukannya aturan sistem zonasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Pada peraturan tersebut, disebutkan pada pasal 15 hingga 17 tentang Sistem Zonasi, bahwa sekolah memprioritaskan 90 % bagi calon siswa yang berdomisili pada zona sekolah tersebut, kecuali untuk siswa yang mendaftar di SMK.

Sistem baru ini menimbulkan keresahan bagi para orang tua dan calon peserta didik baru.  Keresahan itu karena belum adanya kepastian seorang calon peserta didik diterima di sekolah yang diinginkan karena terkendala domisili.

Di sisi lain, banyak media menyajikan pemberitaan mengenai banyaknya calon siswa yang belum mendapatkan kepastian diterima meskipun jarak tempat tinggal hanya sekitar 50 meter dari sekolah. Hal ini kemudian menjadi pemicu kekisruhan masal yang terjadi karena dianggap kontraproduktif dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan itu diduga juga akan berimbas pada mutu lulusan dari sekolah-sekolah favorit. Jika kedua fenomena kisruh PPDB di atas kita cermati, kita dapat menemukan adanya dua premis.

Premis pertama, terdapat sekolah unggulan dan non-unggulan yang difavoritkan oleh sebagian besar calon siswa dan wali murid. Premis kedua, belum meratanya persebaran lokasi sekolah yang dianggap unggulan di daerah atau wilayah lain yang menyebabkan membeludaknya jumlah pendaftar pada sekolah-sekolah tertentu dan sepinya peminat terhadap sekolah yang lain.

Kedua premis di atas merupakan implikasi dari mutu lulusan yang dihasilkan oleh masing-masing sekolah, dan harus disikapi secara bijak oleh masyarakat dengan didukung oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang menjalankan pendidikan.

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang dapat mengantisipasi kejadian serupa di masa-masa yang akan datang. Misalnya dengan menyusun program penambahan jumlah sekolah unggulan, yakni dengan memprioritaskan sekolah-sekolah tertentu yang sedang mengalami tren positif dalam perkembangannya untuk diproyeksikan sebagai sekolah unggulan masa depan.

Program ini tentu harus didasari dengan kajian yang tepat agar pelaksanaannya tidak terkesan menganaktirikan sekolah yang lain. Di sisi lain, program penambahan sekolah unggulan ini hendaknya tersebar di berbagai wilayah agar zona sekolah unggulan dapat merata di seluruh wilayah. Kebijakan ini perlu dijalankan secara bertahap dengan harapan semua sekolah akan memiliki kualitas keunggulan yang merata.

Adapun untuk lembaga pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat, sangat disarankan untuk menyusun strategi agar dapat meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk memasukkan anaknya di sekolah tersebut. Di samping itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga agar sekolah swasta mampu bersaing dalam hal kuantitas dan kualitas peserta didik. Lembaran tahun akademik baru dimulai 17 Juli. Jika dihitung ke depan menuju momen penerimaan peserta didik berikutnya, sekolah masih punya waktu satu tahun untuk membenahi diri.

Waktu satu tahun bukanlah waktu yang lama untuk melakukan inovasi, tetapi waktu satu tahun cukup untuk melakukan evaluasi dan pembenahan di beberapa sektor sekolah. Manajemen sekolah harus manfaatkan waktu yang dimiliki dan mengoptimalkan potensi peserta didik yang telah dipercayakan oleh orang tua mereka.

Dengan adanya perhatian yang lebih pada berbagai sektor manajemen sekolah, akan berimbas pada meningkatnya mutu layanan yang secara tidak langsung meningkatkan mutu peserta didik dan kualitas lulusan.

Dengan demikian, para orang tua akan mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah tersebut. Jika kualitas lulusan dapat merata di seluruh sekolah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri maupun swasta meningkat, diharapkan tidak ada lagi sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan, yang ada adalah semua sekolah difavoritkan. (*)

*) Pemerhati Pendidikan di Kalibaru Wetan, Kalibaru, Banyuwangi.

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia