Jumat, 19 Oct 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Situbondo

Tunjangan GTT K2 10 Bulan Dibatalkan, Ini Alasannya Pemkab...

Senin, 14 Aug 2017 11:10 | editor : Ali Sodiqin

PENDIDIK: Siswa-siswa sekolah membutuhkan guru untuk membimbingnya meraih cita-cita. Baik guru K2 maupun non K2.

PENDIDIK: Siswa-siswa sekolah membutuhkan guru untuk membimbingnya meraih cita-cita. Baik guru K2 maupun non K2. (LAILY MASTIKA/JPRS)

SITUBONDO- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyayangkan adanya pemangkasan alokasi dana untuk tunjangan  guru tidak tetap (GTT) Kategori 2 (K.2) oleh pemerintah kabupaten. Tidak hanya itu saja, direncanakan tunjangan hanya diberikan selama 4 bulan saja. Padahal sebelumnya, diputuskan untuk memberikan 10 bulan.

Ketua Komisi IV DPRD, Janur Sasra Ananda mengungkapkan, persoalan pemberian honor GTT K2 tak kunjung selesai. Padahal, sudah melewati berbagai tahap hukum, termasuk evaluasi oleh Gubernur. “Pemberian honor GTT itu sudah dicanangkan sejak tahun 2015. Selama itu pula belum bisa diberikan dan selalu masuk Silpa setiap tahun,” ujarnya.

Janur menjelaskan, anggaran untuk honor GTT K2 itu berasal dari dana induk. Pemberian honor kepada K2 juga sudah memiliki payung hukum yang jelas. “Semestinya tidak ada kendala yang berarti. Dana harus segera dicairkan, namun ini malah di pangkas baik total anggaran maupun frekuensi pemberiannya,” ulasnya.

Semula,total dana untuk honor GTT K2 maupun non K2 sebesar Rp 8 Miliar dengan pemberian selama 10 bulan. Namun, kabar selanjutnya yakni jumlah anggarannya menurun menjadi Rp 3,5 Miliar dan terakhir menjadi Rp 1,5 Miliar. “Begitu juga dengan frekuensi pemberiannya, semula direncanakan diberikan selama 10 bulan, berubah menjadi 4 bulan. Kan kasian kepada GTT, mereka sudah lama mengabdi,” bebernya.

Diterangkan, komisi IV akan menggelar  hearing bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Itu untuk menanyakan kejelasan sebab pemangkasan dana GTT K2. “Kami berharap pemkab tetap memberikan tunjangan sesuai dengan rencana awal, yakni 10 bulan, kalau bisa 12 bulan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua TPAD, Syaifullah menjelaskan, anggaran dana untuk GTT K2 masih bisa berubah. Pasalnya, timnya belum mendapatkan laporan dari Disdikbud, terkait jumlah penerima GTT K2. “Kami belum memegang datanya, sehingga kami belum bisa menentukan kepastian dananya,” tutur sekretaris daerah itu.

Syaifullah menjelaskan, tidak semua GTT harus dibayarkan. Ada skala prioritas yang diberlakukan, Itu karena mengacu pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji pegawai  pemerintah Situbondo mengalami penurunan. “DAU dari APBD induk mengalami penurunan sebesar Rp 14 Miliar. Yang semula ada Rp 821 Miliar, kini menjadi Rp 807 Miliar,” jelasnya.

Diterangkan, penurunan itu menyebabkan pembayaran gaji pegawai benar-benar diperhatikan. Sektor-sektor yang menjadi prioritas harus didahulukan. “Oleh karena itu, Bupati menyarankan untuk mendahulukan GTT K2 dengan pembayaran untuk 4 atau 3 bulan. Pembayaran dilakukan setelah PAK disahkan, tidak bisa dilakukan rapel,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud, Fathor Rakhman menyatakan, data valid GTT K2 telah diberikan kepada Komisi IV DPRD. Sedangkan untuk kepastian frekuensi pemberian, dia juga belum mengetahui. Karena, itu kewenangan TPAD. “Namun, saya tetap berharap dan mengajukan untuk pembayaran tunjangan selama 10 bulan. Bahkan kalau bisa 12 bulan,” pungkasnya.(ily)

(bw/ily/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia