Jumat, 19 Oct 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Edukasi
Workshop Perlindungan Guru Dalam Proses Mengajar

Pemberian Hukuman Kepada Siswa Harus Mendidik

Selasa, 18 Jul 2017 10:05 | editor : Ali Sodiqin

PERLINDUNGAN GURU: Narasumber workshop dengan tema Mengenal Perlindungan Guru Dalam Proses Mengajar saat di Wisma Atlit (11/7)

PERLINDUNGAN GURU: Narasumber workshop dengan tema Mengenal Perlindungan Guru Dalam Proses Mengajar saat di Wisma Atlit (11/7) (TOHA/RABA)

BANYUWANGI—Dinas Pendidikan Banyuwangi menggelar workshop Mengenal Perlindungan Guru Dalam Proses Mengajar. Workshop ini digelar secara massif serta dihadiri ratusan guru dan dilakukan di empat titik berbeda. Yaitu mulai tanggal (11/7) di Wisma Atlit, tanggal (12/7) di Aula Poliwangi, tanggal  (13/7) di aula RS Graha Medika Gambiran dan Sabtu (15/7) di Kalibaru Cottage. Workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu praktisi dari Selamet Hariyadi Universitas Jember, Kepolisian dan Kejaksaan.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono mengatakan, workshop ini penting untuk disosialisasikan agar para tenaga pendidik mengetahui perkembangan terkini dimana kesadaran akan HAM, hak anak dan perlindungan anak semakin menguat. Oleh sebab itu, guru pun harus mampu menyesuaikan diri dalam mengajar. Guru harus ramah anak dan berpihak kepada peserta didik.
“Memang sih guru manusia juga yang  mudah terpancing. Namun bagaimana pun juga guru harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Upaya ini penting agar kasus-kasus kriminalisasi guru tidak terjadi lagi di masa mendatang,” kata Sulihtiyono.
Sulihtiyono mengatakan, sebagai tenaga pendidik, guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakukan masyarakat. Mereka dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun tatkala mereka berupaya untuk menegakkan kedisplinan, mereka dihadang oleh UU Perlindungan Anak dan KPAI. Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal menghantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, kembali pendidik akan menjadi kambing hitam dan tumbal atas kegagalan tersebut.
Tatkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara sepontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAI Daerah (KPAID). “Dengan kekuatan tersebut, acapkali guru tidak mendapatkan perlindungan terhadap profesinya. Akibat adanya KPAID dan UU Perlindungan Anak, eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah,” kata Sulihtiyono.
Dalam menjalankan tugasnya guru memiliki hak antara lain perlindungan hukum, rasa aman,  dan jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  satuan  pendidikan,  Organisasi  Profesi  Guru, dan/atau  Masyarakat. Juga, memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan perundang-undangan  dalam  proses  pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Hak-hak ini secara jelas diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP 74/2008 tentang Guru.
Narasumber dari Kepolisian Aiptu Sastro berharap, guru tidak berurusan dengan aparat penegak hokum karena kasus hukuman guru kepada siswa. Memberi hukuman kepada siswa sebenarnya sah-sah saja, tapi harus memperhatikan beberapa poin penting. Misalnya, hukuman harus bersifat mendidik atau edukatif atau hukuman tidak digunakan untuk mempermalukan siswa. “Jangan sampai emosi dalam memberikan hukuman, jenis hukuman yang diberikan harus jelas sehingga anak dapat memahami dengan baik konsekuensi kesalahan yang dilakukan.
Hukuman harus dapat terukur sejauh mana efektivitas dan keberhasilannya dalam mengubah perilaku anak dan hukuman harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan, tidak disampaikan dengan cara menakutkan apalagi memunculkan trauma berkepanjangan. Jika ada laporan masuk dari masyarakat terkait kasus hukuman guru kepada siswa, maka kami tidak bisa menghindar,” kata Sastro.
Sementara itu, Ketua panitia workshop Nuriyatus Sholeha mengatakan, workshop ini bertujuan untuk menyosialisasikan UU 20/2003 UU tentang Sisdiknas dimana salah satu pasalnya menyampaikan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tidak itu saja, PP 74/2008 tentang Guru mengatakan guru harus menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dalam hal perlindungan, juga diatur dalam pasal 39 dimana guru  memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  guru. Sanksi  sebagaimana  dimaksud  berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik  lisan maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. “Saya berharap setelah ini tidak ada lagi guru berurusan dengan aparat hukum gara-gara masalah menghukum siswa,” pungkasnya. (*)

SAMBUTAN: Kadispendik Sulihtiyono membuka workshop ini di Kalibaru Cottage Sabtu (15/7)

SAMBUTAN: Kadispendik Sulihtiyono membuka workshop ini di Kalibaru Cottage Sabtu (15/7) (TOHA/RABA)

(bw/*/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia