Kasek SMK/SMA tak Boleh Bisniskan UNBK,  Komputer Tidak Boleh Disewakan

BANYUWANGI - Pada ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini beberapa SMA dan SMK akan membantu sekitar 52 SMP agar bisa menyelenggarakan ujian. Ke-52 SMP itu nanti akan menggunakan fasilitas milik SMA dan SMK, seperti komputer, listrik, dan jaringan internet.

Namun, beberapa SMP di Banyuwangi sempat khawatir jika pihak SMA atau SMK yang mereka tumpangi akan mematok tarif tinggi untuk kegiatan tersebut. Beberapa sumber yang ditemui Jawa Pos Radar Banyuwangi mengaku ada beberapa SMK yang mematok tarif cukup tinggi. Sehingga, biaya UNBK dianggap lebih tinggi daripada unas menggunakan kertas dan pensil.

Terkait hal itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan sesuai instruksi Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, SMA dan SMK harus berkomitmen membantu SMP yang akan bergabung ke mereka. Salah satu poin dari komitmen itu, lanjut Suratno, setiap SMA atau SMK harus mem-back up penuh kebutuhan SMP terkait penyelenggaraan UNBK.

Kemudian, SMA/SMK dilarang menggunakan alat-alat mereka yang digunakan oleh SMP sebagai bisnis, tapi lebih kepada penggunaan bersama. Selain itu, pada MoU antara SMP dan SMK/SMA tidak boleh ada nominal yang ditetapkan. “Pak Kadispendik Jatim sangat tegas untuk hal ini. Bahkan, sekolah yang ketahuan menjadikannya bisnis, terutama sekolah negeri, kepala sekolahnya akan langsung dipecat,” tegas Suratno menirukan ucapan Kadispendik Jatim, Dr. Saiful Rachman.

Suratno juga memaparkan beberapa poin yang dianggap wajar dalam kerjasama antara SMA/SMK dan SMP, seperti pembayaran listrik, sewa genset, dan pembayaran pulsa internet. Keperluan itu menjadi tanggung jawab sekolah “penggabung”, karena tidak mungkin dibebankan kepada sekolah yang “digabungi”.

 “Instruksinya tidak boleh menyewakan komputer. Karena menurut Kadispendik Jatim, komputer ini milik bersama,” tandasnya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar